Selain itu, Rakorendal 2025 juga menggelar pembahasan Desk Perencanaan sebagai
bagian dari penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara
dan Kawasan Perbatasan Tahun 2027, yang bertujuan untuk memastikan perencanaan
lintas sektor berjalan lebih terarah, sinkron, dan terukur.
“Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan
Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk
mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju
dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia emas 2045, ” ujar Menteri Tito.
Pelaksanaan Rakorendal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh
terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perbatasan tahun 2025, sekaligus
menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk Rencana Aksi Tahun 2027.
Forum ini memiliki empat tujuan utama, yaitu melakukan pemantauan terhadap realisasi
program sampai Triwulan III 2025, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di
lapangan, merumuskan langkah optimalisasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai,
serta memperkuat koordinasi dalam perencanaan program tahun 2027.
Dalam Rakorendal juga disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BNPP RI
Nomor 35.04-265 Tahun 2025, jumlah anggota BNPP RI bertambah signifikan menjadi 40
kementerian/lembaga serta 18 gubernur.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama
dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” ujar Komjen
Pol. Makhruzi Rahman.
BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74
kabupaten/kota, 22 PKSN, dan 204 kecamatan prioritas dalam periode RPJMN 2025-2029.
Hingga kini, BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas
Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres
Nomor 1 Tahun 2019.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,41 triliun untuk pelaksanaan empat kebijakan strategis di tahun 2025, yang meliputi pengelolaan batas
wilayah negara, pengelolaan aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan
penguatan kelembagaan.
