Game Online Jadi Pintu Masuk Radikalisasi Anak? Pemerintah Siapkan Aturan Baru Pasca Ledakan SMAN 72

Pemerintah Minta Isu Game Online Tidak Disalahartikan

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap radikalisasi digital, pemerintah menegaskan agar pembahasan mengenai game online tidak diarahkan pada stigma tunggal.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa wacana pembatasan game online lebih mengarah pada pengaturan, bukan pelarangan.

“Mohon jangan disalahartikan. Pembatasan ini lebih kepada pengaturan,” kata Prasetyo seusai rapat di Senayan, Kamis 13 November 2025.

Ia menekankan bahwa kasus ledakan SMAN 72 Jakarta tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai akibat dari game online.

Menurut Prasetyo, ada berbagai faktor yang harus ditelaah, termasuk perundungan yang diduga menjadi salah satu pemicu.

Kasus SMAN 72 dan Dorongan Evaluasi Kebijakan Digital

Kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading menjadi momentum pemerintah meninjau kembali paparan konten kekerasan di ruang digital.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan agar kementerian terkait mengkaji dampak game online, terutama yang menampilkan penggunaan senjata api.

Game yang menjadi sorotan umumnya berasal dari genre first-person shooter (FPS) dan battle royale seperti PUBG, yang dinilai memiliki potensi mempengaruhi perilaku anak jika tidak diimbangi pengawasan.

“Tidak menutup kemungkinan game online memiliki hal-hal yang kurang baik dan bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” ujar Prasetyo.

Pengawasan Digital Jadi PR Bersama

Pemerintah menegaskan bahwa isu utama dalam kasus SMAN 72 tidak hanya soal game online, melainkan juga kekerasan dan perundungan di lingkungan pelajar. Prasetyo menekankan pentingnya keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan yang berujung fatal.

“Perundungan yang mengarah kepada kekerasan menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.