Selain itu, saat rapat pemegang saham 9 Januari 2024, Wali Kota Makassar waktu dijabat Danny Pomanto, secara terang terangan mengatakan kehadiran PT GMTD tidak memberi dampak secara ekonomis kepada mereka.
“Kalau kita nilai, uang yang diberikan kemarin Pak Wali Kota menyampaikan ini sangat kecil, hanya sebesar Rp58 juta pertahun. Masa sebesar itu kemudian pemerintah diberi cuma Rp58 juta,” tutur Hasman.
Hasman mengungkapkan kekecewaan besar pihak Hadji Kalla terhadap eksekusi lahan yang dinilainya sepihak.
“Mantan Wapres kita sempat marah, Pak Jusuf Kalla. Karena ternyata di atas lahan yang seluas 16 hektare lebih itu dieksekusi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT Hadji Kalla,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan pernyataan James Riady yang menyebut Lippo tidak terlibat adalah bentuk pengelakan tanggung jawab.
Orang Lippo Hadir di Objek Eksekusi
Selain itu, kehadiran Komisaris PT GMTD Tbk, Indra Yuwana, di lokasi eksekusi semakin memperkuat dugaan keterlibatan Lippo dalam sengketa lahan ini.
Indra Yuwana juga menjabat sebagai President of the Board of Directors LippoLand dan Director of Business Development Lippo Group.
Dalam foto yang beredar, tampak Indra Yuwana bersisian dengan pejabat tinggi TNI Mayjen Achmad Adipati Karna Widjaja.
- eksekusi lahan Tanjung Bunga
- James Riady
- James Riady bantah sengketa tanah Tanjung Bunga
- James Riady sengketa lahan
- Jusuf Kalla
- kepemilikan saham PT GMTD
- keterlibatan Lippo Group dalam sengketa lahan Makassar
- konflik properti besar di Makassar 2025
- Lippo Group
- pernyataan James Riady
- PT GMTD
- PT GMTD sengketa lahan
- PT Hadji Kalla
- PT Hadji Kalla Bongkar Keterlibatan Lippo Group
- PT Hadji Kalla vs GMTD Lippo Group
- PT Makassar Permata Sulawesi (MPS)
- saham PT Makassar Permata Sulawesi milik Lippo Karawaci
- Sengketa lahan
- Sengketa lahan PT Hadji Kalla dan Lippo Group
- sengketa lahan PT Hadji Kalla vs Lippo