“Lippo jelas-jelas memiliki kontrol melalui PT Makassar Permata Sulawesi, jadi klaim seolah-olah tidak terlibat adalah upaya cuci tangan,” kata Hasman Usman.
Menurut Hasman, Pemerintah daerah memang memiliki saham minoritas. Namun deviden yang diterima relatif kecil.
Misalnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyebut kontribusi GMTD kepada pemerintah kota hanya sekitar Rp 58 juta per tahun.
Eksekusi lahan terjadi pada awal November 2025, menimbulkan kontroversi karena hadirnya pejabat tinggi TNI dan foto-foto yang tersebar di media sosial.
JK menegaskan eksekusi bersifat sepihak, tanpa sepengetahuan Grup Hadji Kalla. Sengketa ini memadukan unsur hukum, politik, dan kepentingan bisnis besar di Makassar, sehingga menjadi perhatian nasional.
- anak Raja Gowa
- Daftar Dewan Komisaris PT GMTD
- Daftar Direksi & Komisaris PT GMTD
- daftar komisaris PT GMTD
- eksekusi lahan Makassar
- eksekusi tanah di Makassar
- Headline
- Jusuf Kalla
- komisaris dan direksi PT GMTD
- konflik lahan PT GMTD vs JK
- Lippo Group
- Makassar
- pemegang saham GMTD Tbk
- Pemegang saham PT GMTD
- Petinggi PT GMTD
- Profil PT GMTD Tbk
- PT GMTD
- PT GMTD Tbk
- Saham Lippo di GMTD
- saham PT GMTD
- sejarah dan kepemilikan lahan Tanjung Bunga
- Sengketa lahan
- Sengketa lahan Jusuf Kalla
- sengketa lahan Makassar
- tanah Tanjung Bunga