INI JIHAD! Jusuf Kalla Marah Besar Tanahnya Dirampok Grup Lippo, Menteri ATR/BPN: Tidak Sah

Finnews.id – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dibuat geram setelah lahan seluas 16,4 hektar miliknya di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, diklaim oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang diduga berafiliasi dengan Grup Lippo. JK menuding ada praktik mafia tanah di balik pengambilalihan lahan tersebut dan siap melawan hingga titik darah penghabisan.

Menanggapi kisruh tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menilai proses eksekusi lahan milik JK tidak sah alias tidak sesuai prosedur hukum.

“Eksekusi lahan itu belum melalui proses konstatering atau pengukuran ulang yang menjadi syarat sah. Ini langkah yang terburu-buru,” tegas Nusron di Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

Ia menegaskan masih ada dua persoalan hukum aktif di atas lahan itu:

1. Gugatan PTUN dari pihak Mulyono
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla Group.

“Kami sudah kirim surat resmi ke Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi proses eksekusi. Kalau tiga pihak belum selesai, kenapa bisa langsung dieksekusi?” terang Nusron.

Lahan strategis yang terletak di depan Trans Mall Makassar itu telah dimiliki JK selama lebih dari 30 tahun, dibeli langsung dari ahli waris Raja Gowa.

Tanah tersebut juga telah dilengkapi dengan sertifikat resmi serta akta jual beli yang sah.

“Ini tanah saya. Saya beli dari anak Raja Gowa tiga dekade lalu. Semua dokumen lengkap dan sah,” tegas JK saat meninjau lokasi, Rabu, 5 November 2025.

Dengan nada tinggi, JK mengecam klaim sepihak GMTD sebagai upaya “perampokan terstruktur” dan penghinaan terhadap harga diri masyarakat Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi nilai siri’ (kehormatan).

“Ini bukan soal bisnis. Tapi soal kehormatan. Dalam ajaran kami, mempertahankan tanah itu bagian dari jihad,” tegas JK dengan nada geram.

Sindiran Pedas untuk Grup Lippo

JK secara terbuka menyinggung bahwa Grup Lippo, induk usaha yang diduga berafiliasi dengan GMTD, kerap terlibat kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia.