Home Ekonomi Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Perdagangan Dunia, Legalitas Tarif Impor Trump Dipertanyakan
Ekonomi

Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Perdagangan Dunia, Legalitas Tarif Impor Trump Dipertanyakan

Bagikan
Legalitas Tarif Impor Trump
Legalitas Tarif Trump, Image: Ajale / Pixabay
Bagikan

Perdebatan Utama: Apakah Tarif Sama Dengan Pajak?

Apa Itu IEEPA

IEEPA merupakan aturan federal tahun 1977 yang memberi presiden wewenang mengatur transaksi internasional saat keadaan darurat.

Aturan ini lazim digunakan untuk sanksi ekonomi, seperti membekukan aset negara atau menghentikan perdagangan tertentu. Namun Trump menggunakan pendekatan berbeda. Ia menafsirkan bahwa mengatur perdagangan berarti boleh memungut tarif sebagai alat tekanan ekonomi.

Para penggugat, yang terdiri dari pelaku usaha dan beberapa negara bagian, menegaskan bahwa IEEPA tidak pernah memberikan kewenangan bagi presiden untuk memungut tarif dengan tujuan menghasilkan pendapatan negara. Hak memungut tarif adalah kewenangan Kongres menurut Konstitusi AS.

Saat pemerintah berupaya membedakan tarif dan pajak, Hakim Sonia Sotomayor menyatakan, “Anda ingin mengatakan bahwa tarif bukan pajak, padahal itu jelas pajak.”

Implikasi Terhadap Ekonomi Global

Jika Mahkamah Agung menyetujui kewenangan presiden, maka presiden Amerika berikutnya dapat memungut tarif kapan saja hanya dengan menyatakan keadaan darurat. Ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam skala global.

Sebaliknya, jika pemerintah kalah, Amerika Serikat harus mengembalikan pembayaran tarif sebesar $90 miliar atau Rp1,44 kuadriliun kepada pelaku usaha. Hakim Barrett menyatakan kondisi itu bisa menjadi kekacauan total karena pemerintah perlu menghitung ulang ribuan transaksi tarif.

Hakim Neil Gorsuch bertanya, “Jika presiden bisa memungut tarif 50 persen pada mobil demi isu perubahan iklim, apa yang mencegah Kongres kehilangan seluruh kewenangan untuk mengatur perdagangan luar negeri?”

Pertanyaan itu menunjukkan besarnya kekhawatiran terhadap kemungkinan perluasan kekuasaan presiden.

Penutup

Kasus ini bukan sekadar soal kebijakan ekonomi, tetapi soal batas kekuasaan presiden dalam sistem demokrasi. Keputusan Mahkamah Agung akan menentukan apakah presiden dapat memungut tarif dalam skala besar tanpa persetujuan legislatif.

Hasil sidang akan menjadi tonggak bagi arah perdagangan global ke depan, karena legalitas tarif impor Trump akan menjadi dasar rujukan bagi presiden berikutnya dalam membuat kebijakan tarif internasional. Apa pun hasilnya, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika Serikat, tetapi juga dunia usaha global yang menggantungkan bisnis pada arus impor dan ekspor.

Pada akhirnya, proses ini menegaskan bahwa legalitas tarif impor Trump menjadi isu penting yang menentukan masa depan hubungan ekonomi internasional.

Referensi:
BBC News
Reuters
Associated Press
Wells Fargo Economic Research

Bagikan
Artikel Terkait
Prabowo Resmikan Lotte Chemical
Ekonomi

Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Terbesar Se-ASEAN di Cilegon, Nilai Investasi Rp 62,4 T

Dalam kesempatan penting ini, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri kunci yang menunjukkan...

 Rokok Ilegal DIAJAK LEGAL
Ekonomi

 Rokok Ilegal DIAJAK LEGAL! Kalau Masih NAKAL DISIKAT

Sementara data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa remaja usia 15–19...

Menkeu Purbaya mengaku tidak akan memohon-mohon ke investor asing
Ekonomi

Pak Purbaya: Saya GAK AKAN MOHON-MOHON ke Asing! Indonesia Punya HARGA DIRI!

Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan porsi 55,1% atau Rp...

MENKEU PURBAYA BARU TAHU KEKUATANNYA: Bisa Tegur Langsung Danantara!
Ekonomi

MENKEU PURBAYA BARU TAHU KEKUATANNYA: Bisa Tegur Langsung Danantara!

Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, Purbaya mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (sidak)...