Perdebatan Utama: Apakah Tarif Sama Dengan Pajak?
Apa Itu IEEPA
IEEPA merupakan aturan federal tahun 1977 yang memberi presiden wewenang mengatur transaksi internasional saat keadaan darurat.
Aturan ini lazim digunakan untuk sanksi ekonomi, seperti membekukan aset negara atau menghentikan perdagangan tertentu. Namun Trump menggunakan pendekatan berbeda. Ia menafsirkan bahwa mengatur perdagangan berarti boleh memungut tarif sebagai alat tekanan ekonomi.
Para penggugat, yang terdiri dari pelaku usaha dan beberapa negara bagian, menegaskan bahwa IEEPA tidak pernah memberikan kewenangan bagi presiden untuk memungut tarif dengan tujuan menghasilkan pendapatan negara. Hak memungut tarif adalah kewenangan Kongres menurut Konstitusi AS.
Saat pemerintah berupaya membedakan tarif dan pajak, Hakim Sonia Sotomayor menyatakan, “Anda ingin mengatakan bahwa tarif bukan pajak, padahal itu jelas pajak.”
Implikasi Terhadap Ekonomi Global
Jika Mahkamah Agung menyetujui kewenangan presiden, maka presiden Amerika berikutnya dapat memungut tarif kapan saja hanya dengan menyatakan keadaan darurat. Ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam skala global.
Sebaliknya, jika pemerintah kalah, Amerika Serikat harus mengembalikan pembayaran tarif sebesar $90 miliar atau Rp1,44 kuadriliun kepada pelaku usaha. Hakim Barrett menyatakan kondisi itu bisa menjadi kekacauan total karena pemerintah perlu menghitung ulang ribuan transaksi tarif.
Hakim Neil Gorsuch bertanya, “Jika presiden bisa memungut tarif 50 persen pada mobil demi isu perubahan iklim, apa yang mencegah Kongres kehilangan seluruh kewenangan untuk mengatur perdagangan luar negeri?”
Pertanyaan itu menunjukkan besarnya kekhawatiran terhadap kemungkinan perluasan kekuasaan presiden.
Penutup
Kasus ini bukan sekadar soal kebijakan ekonomi, tetapi soal batas kekuasaan presiden dalam sistem demokrasi. Keputusan Mahkamah Agung akan menentukan apakah presiden dapat memungut tarif dalam skala besar tanpa persetujuan legislatif.
Hasil sidang akan menjadi tonggak bagi arah perdagangan global ke depan, karena legalitas tarif impor Trump akan menjadi dasar rujukan bagi presiden berikutnya dalam membuat kebijakan tarif internasional. Apa pun hasilnya, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika Serikat, tetapi juga dunia usaha global yang menggantungkan bisnis pada arus impor dan ekspor.
Pada akhirnya, proses ini menegaskan bahwa legalitas tarif impor Trump menjadi isu penting yang menentukan masa depan hubungan ekonomi internasional.
Referensi:
BBC News
Reuters
Associated Press
Wells Fargo Economic Research
- analisis kebijakan tarif Trump terhadap perdagangan global
- dampak ekonomi dari tarif Trump bagi pelaku usaha
- gugatan atas tarif Trump di Mahkamah Agung
- IEEPA
- kewenangan presiden dalam memungut tarif impor
- legalitas tarif Trump
- Mahkamah Agung AS
- tarif impor; legalitas tarif Trump dipertanyakan Mahkamah Agung AS
- tarif Trump