finnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Provinsi Riau, pada Senin (3/11/2025). Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Senin sore.
Fitroh membenarkan bahwa dalam operasi senyap tersebut, beberapa orang turut diamankan, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid. “Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid),” kata Fitroh menegaskan.
Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai kasus atau barang bukti yang menjadi dasar penangkapan. Namun sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Operasi tangkap tangan ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap pejabat daerah di tahun 2025. Sebelumnya, lembaga tersebut juga melakukan OTT di beberapa daerah, termasuk Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jakarta.
Publik kini menantikan penjelasan resmi KPK terkait detail kasus yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid serta kemungkinan adanya pejabat lain yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Jejak OTT KPK Sepanjang 2025
OTT di Riau ini menambah daftar panjang penindakan KPK pada tahun 2025. Sebelumnya, lembaga tersebut telah melakukan lima kali OTT di berbagai daerah dengan beragam kasus, di antaranya:
Maret 2025, OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
7–8 Agustus 2025, OTT serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025, OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
September 2025, OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Dengan adanya OTT terbaru ini, publik kembali menyoroti komitmen KPK dalam menindak praktik korupsi di berbagai daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika anggaran publik banyak digelontorkan untuk proyek dan belanja pemerintah.
Masyarakat kini menanti hasil pemeriksaan lanjutan dari lembaga antirasuah tersebut untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana modus dugaan korupsinya.
