Menteri Purbaya Blak-blakan Soal APBN: Saya Bukan Ganggu Kementerian, Tapi Jaga Uang Rakyat

Finnews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkahnya mendatangi sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) bukan untuk mengintervensi kebijakan.

Namun, memastikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menegaskan dirinya turun langsung ke lapangan. Tujuannya ingin memastikan uang rakyat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Saya datang ke kementerian bukan untuk mengganggu kebijakan mereka. Saya hanya ingin memastikan dana APBN yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan maksimal dan memberi dampak besar bagi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya seperti dilihat dari YouTube Kementerian Keuangan pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Langkah Menteri Purbaya ini dilakukan setelah dirinya resmi dilantik sebagai Bendahara Negara pada 8 September 2025.

Sejak itu, ia aktif memantau sejumlah instansi. Di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Serapan Rendah Terancam Revisi Anggaran

Purbaya menjelaskan, pemerintah tengah meninjau kemungkinan penarikan anggaran dari K/L yang penyerapan belanjanya masih rendah. Selanjutnya, dana itu dialihkan ke program lain yang lebih produktif.

Kementerian dan lembaga diberikan waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk mempercepat realisasi belanja sebelum evaluasi dilakukan.

“Tujuan kita sederhana. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat. APBN bukan hanya angka di atas kertas. Tapi instrumen untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu mengelola anggaran secara efisien.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan akan lebih proaktif memberikan pendampingan teknis kepada daerah agar tata kelola keuangan publik bisa lebih baik di masa depan.

“Beberapa minggu terakhir terlihat ada daerah yang belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Karena itu, Kemenkeu akan lebih aktif mengajari cara mengatur dan membelanjakan anggaran secara benar,” ungkapnya.