MITOS AQUA DARI MATA AIR PEGUNUNGAN RUNTUH! BPKN: Iklan Tak Sesuai Fakta Jelas Pelanggaran

Finnews.id – Polemik sumber air yang digunakan AQUA berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan telah menarik perhatian publik.

Terkait kehebohan ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) bersiap memanggil manajemen dan Direktur Utama PT Tirta Investama — produsen air minum kemasan merek Aqua.

Pemanggilan ini untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan serius penggunaan air dari sumur bor. Bukan dari mata air pegunungan sebagaimana selama ini diklaim dalam iklannya.

Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan pihaknya akan mengirim tim investigasi khusus guna menelusuri langsung ke lokasi pabrik Aqua untuk memastikan kebenaran sumber air yang digunakan.

“Kami tidak ingin publik disesatkan oleh klaim yang tidak sesuai fakta. BPKN akan memastikan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar dan transparan tetap terjaga,” tegas Mufti.

Lembaganya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik yang menyoal keaslian sumber air tersebut.

Selama ini, Aqua dikenal luas melalui kampanye “Air pegunungan yang murni dan alami”, yang membangun citra produk tersebut bersumber langsung dari mata air pegunungan.

Temuan itu sontak memicu tanda tanya public. Terutama  soal kejujuran iklan dan transparansi merek Aqua, yang selama puluhan tahun menguasai pasar air minum dalam kemasan di Indonesia.

Mufti menegaskan BPKN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.

“Jika iklan tidak sesuai dengan fakta lapangan, itu jelas pelanggaran terhadap prinsip kejujuran beriklan. Konsumen berhak tahu asal bahan baku produk yang mereka konsumsi,” paparnya

BPOM dan Kemenperin Dilibatkan

BPKN juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perindustrian guna memverifikasi izin penggunaan sumber air oleh PT Tirta Investama.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar mutu air minum dalam kemasan (AMDK) tidak dilanggar.

Langkah tersebut, lanjut Mufti, bukan upaya menjatuhkan reputasi Perusahaan. Melainkan menjaga kepercayaan publik dan menegakkan keadilan bagi konsumen.