Home News Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 78 Persen
News

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 78 Persen

Bagikan
Prabowo-Gibran
Survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78 persen, meski ekonomi masih jadi sorotan utama
Bagikan

finnews.id – Enam bulan sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penilaian positif dari publik. Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78,1 persen terhadap kinerja duet tersebut.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut hasil ini menunjukkan publik masih optimistis terhadap arah kebijakan pemerintah. “Mayoritas masyarakat melihat Prabowo-Gibran bekerja cepat, terutama dalam menegakkan disiplin birokrasi dan mempercepat program bantuan sosial,” ujar Hanta saat memaparkan hasil survei pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Publik Nilai Prabowo-Gibran Tegas dan Dekat dengan Rakyat

Dari hasil survei, kepemimpinan yang tegas dan berwibawa menjadi alasan utama masyarakat memberikan penilaian positif. Selain itu, sejumlah responden menilai program sosial yang dijalankan pemerintah—terutama bantuan langsung dan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Sebanyak 13,4 persen responden merasa puas karena mendapat manfaat dari bantuan sosial, sementara 11,4 persen menilai Prabowo-Gibran dekat dengan masyarakat kecil,” papar Hanta.

Publik juga menyoroti upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sebanyak 9,2 persen responden menilai agenda ini menunjukkan arah positif. Sementara itu, program MBG menempati posisi berikutnya dengan dukungan 8,2 persen responden, yang menilai kebijakan tersebut membantu memperbaiki asupan gizi anak-anak di berbagai daerah.

Ekonomi Masih Jadi Catatan Serius

Meski dukungan publik tinggi, ada sekitar 19,2 persen responden yang mengaku belum puas terhadap kinerja pemerintah. Isu ekonomi menjadi keluhan utama. “Sebanyak 26,7 persen menyebut kondisi ekonomi belum stabil, dan 15,7 persen menilai bantuan ekonomi belum tepat sasaran,” kata Hanta.

Selain itu, 8,9 persen responden menyoroti masih adanya kasus korupsi, 7 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang belum turun, dan 6,3 persen menyebut lapangan kerja masih terbatas.

Bagikan
Artikel Terkait
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak
News

Liga Muslim Dunia Siap Bantu Indonesia Wujudkan Kampung Haji di Makkah

finnews.id – Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi semakin menunjukkan...

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Dahlan Iskan
News

Wakapolri Terima Disway Award 2025, Komitmen Keterbukaan Informasi Polri Kembali Diapresiasi

finnews.id – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri menerima Disway Award...

Banjir bandang melanda Sumatra Utara.
News

Menhut Sebut 12 Perusahaan di Sumut Terindikasi Jadi Pemicu Bencana Banjir di Sumatra

finnews.id – Sejumlah perusahaan di Sumatra Utara (Sumut) terindikasi berkontribusi dalam bencana...

Gubernur Sumbar minta pembatalan pemotongan TKD untuk pemulihan bencana.
News

Butuh Dana untuk Tangani Bencana, Gubernur Sumbar Surati Prabowo Minta Pembatalan Pemotongan TKD

finnews.id – Sumatra Barat baru saja dilanda bencana dahsyat. Banjir bandang dan...