finnews.id – Pemerintah Indonesia mengambil langkah sigap dalam menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menjelaskan bahwa ketiga langkah tersebut mencakup perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan konsumsi dalam negeri. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan tetap mampu berkembang di tengah ketidakpastian global.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan sumber daya alam, dan meningkatkan daya beli dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh tantangan,” ujar Noudhy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.
Memperluas Mitra Dagang Indonesia
Langkah pertama yang ditempuh Presiden Prabowo adalah memperluas jangkauan mitra dagang Indonesia. Salah satu kebijakan utama yang telah diambil adalah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). BRICS saat ini mencakup 40 persen dari perdagangan global, sehingga keikutsertaan Indonesia diyakini akan memperkuat posisi negara dalam kancah perdagangan internasional.
Selain itu, Indonesia terus memperkuat perjanjian dagang multilateral, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta melanjutkan negosiasi untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA).
Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Langkah kedua yang ditekankan Presiden Prabowo adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah, yang menyebabkan ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menginisiasi kebijakan hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk nasional.
Salah satu strategi utama dalam program hilirisasi adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini akan mengelola investasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, perkebunan, perikanan, serta kehutanan. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Penguatan Daya Beli Masyarakat
Langkah ketiga yang diambil Presiden Prabowo adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Salah satu kebijakan utama yang akan diterapkan adalah program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Selain itu, pemerintah berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi pedesaan, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan perputaran uang di daerah. Dengan mengoptimalkan konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB nasional, langkah ini diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. (Antara)
