finnews.id – Pemerintah Indonesia mengambil langkah sigap dalam menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menjelaskan bahwa ketiga langkah tersebut mencakup perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan konsumsi dalam negeri. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan tetap mampu berkembang di tengah ketidakpastian global.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan sumber daya alam, dan meningkatkan daya beli dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh tantangan,” ujar Noudhy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 3 April 2025.
Memperluas Mitra Dagang Indonesia
Langkah pertama yang ditempuh Presiden Prabowo adalah memperluas jangkauan mitra dagang Indonesia. Salah satu kebijakan utama yang telah diambil adalah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). BRICS saat ini mencakup 40 persen dari perdagangan global, sehingga keikutsertaan Indonesia diyakini akan memperkuat posisi negara dalam kancah perdagangan internasional.
Selain itu, Indonesia terus memperkuat perjanjian dagang multilateral, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta melanjutkan negosiasi untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA).
Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Langkah kedua yang ditekankan Presiden Prabowo adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah, yang menyebabkan ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menginisiasi kebijakan hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk nasional.
