finnews.id – Chief Executive Officer (CEO)Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menegaskan, nama-nama pengurus Danantara yang sudah diumumkan tidak ada satupun titipan dari dari pihak-pihak tertentu. Bahkan, kata dia, mereka merupakan pengurus yang sudah menjalani seleksi sebelumnya.
“Dari nama-nama ini, saya tekankan, tidak ada satu pun nama titipan. Pemilihan dari pimpinan-pimpinan di Danantara maupun pimpinan-pimpinan ke depannya di BUMN itu berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kapabilitas, kapasitas, dan juga integritas,” kata Rosan di Financial Hall Jakarta, Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Chief Operating Officer (COO), Donny Oskaria. Menurutnya, pemilihan para eksekutif dilakukan secara objektif, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan.
“Semua yang terpilih telah melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh konsultan SDM global (global headhunter) berdasarkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas,” katanya.
Proses itu, kata dia, sudah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Sementara itu menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, dengan resminya penetapan kepengurusan Danantara ini, maka hal ini juga turut memperjelas arah dan rencana kerja Danantara Indonesia.
“Dengan ditunjuknya para eksekutif ini, kami kini dapat menerjemahkan strategi besar Danantara Indonesia dengan lebih konkret. Setiap keputusan investasi yang diambil akan selaras dengan visi perusahaan dan target pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Pandu.
“Kami memastikan bahwa investasi yang dilakukan Danantara Indonesia dapat mempercepat transformasi sektor-sektor prioritas serta membuka lebih banyak peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat,” tambahnya.
Bersamaan dengan pengumuman para pimpinan, Danantara Indonesia juga mengumumkan bahwa kepemilikan dan pengelolaan seluruh BUMN hari ini telah resmi pindah ke Danantara Indonesia, menggunakan mekanisme inbreng. Hal ini dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025, dan ditandai dengan ditandatanganinya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
