finnews.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengatakan sejumlah pencapaiannya selama lima bulan memimpin kementerian Komdigi. Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, kata dia, pihaknya telah melakukan pemblokiran enam juta situs judi online hingga peluncuran layanan publik.
“Kalau dibilang puas, tentu belum ya. Pekerjaan rumah masih banyak, dan itu kami akui,” kata Meutya Hafid di Jakarta, Sabtu 22 Maret 2025.
Meutya mengakui bersama para wakilnya, yakni Nezar Patria dan Anggaraka Prabowo sudah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan berbagai tantangan di ruang digital. Tak hanya itu, Meutya menjelaskan, Kemkomdigi mengoptimalkan pengawasan terhadap konten lainnya, seperti pornografi anak, dan hoaks.
“Kementerian Komdigi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahaya konten negatif dan turut menjaga keamanan ruang digital,” katanya.
Kemudian, kata dia, di bidang konektivitas nasional, Kemkomdigi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk optimalisasi untuk mendukung penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas jaringan.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati teknologi konektivitas terbaru yang mampu mendorong kemajuan berbagai sektor,” katanya.
Dalam menyambut momentum Mudik Lebaran 2025, kata menteri asal Partai Golkar ini, Kementerian Komdigi juga meluncurkan kembali Mudikpedia, sebuah platform informasi terpadu yang dirancang untuk mempermudah akses layanan terkait mudik.
Kemkomdigi juga bekerja sama dengan operator seluler untuk menjaga stabilitas jaringan selama periode mudik dan menurunkan tarif komunikasi hingga 50 persen.
“Mudikpedia adalah wujud dukungan kami untuk memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menjaga mereka tetap terhubung selama perjalanan,” kata istri dari Noer Fajrieansyah ini.
Dalam mendukung ekosistem media nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kementerian Komdigi terus mengawal upaya perlindungan hak penerbit atas konten yang mereka hasilkan.
“Pak Wamen sangat mengawal implementasi Publisher Rights, yang telah kami luncurkan bersama komite independen. Ini penting untuk melindungi ekosistem media di Indonesia,” katanya.
Dia juga mengklaim, Kemkomdigi memprioritaskan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Rancangan peraturan ini telah selesai di tingkat kementerian dan kini sedang dalam tahap sinkronisasi dengan kementerian terkait lainnya. Sementara itu, kebijakan pembaruan Pusat Data Nasional (PDN) juga berada di tahap akhir penyelesaian.
(Ayu Novita)
