finnews.id – Kelompok pejuang Palestina di Gaza, Hamas, mengumumkan telah melakukan diskusi dengan pejabat Mesir terkait pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya, Hamas menyebut delegasinya mengadakan pembicaraan di Kairo dengan Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad.
Topik pembahasan mencakup pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Gaza serta perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.
Diskusi tersebut juga menyoroti pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata dan perlunya memastikan Israel mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati tanpa penundaan.
Pembicaraan tersebut turut mencakup upaya merestrukturisasi situasi di Palestina, termasuk pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Gaza atau komite pendukung masyarakat.
Israel menentang keterlibatan Hamas maupun Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascakonflik, sementara rakyat Palestina menolak campur tangan asing dalam urusan internal mereka.
Pada 3 Januari, Hamas mengajak Fatah, pimpinan Presiden Mahmoud Abbas, untuk bersama-sama membentuk komite pendukung masyarakat guna mengelola Gaza.
Tahap awal gencatan senjata enam pekan yang dimulai pada 19 Januari telah menghentikan serangan Israel yang menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang dan krisis kemanusiaan besar-besaran.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan pejabat pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresi militernya di wilayah tersebut. (Anadolu)
