finnews.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengecam kasus penembakan yang menimpa lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Selangor, Malaysia yang menyebabkan korban jiwa. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Perempuan yang akrab disapa Ninik ini meminta kepada pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, baik di dalam, dan luar negeri.
“Saya rasa insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang seringkali bekerja dalam kondisi yang rawan dan rentan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa 28 Januari 2025.
Dia menjelaskan hal ini momentum pemerintah untuk perbaikan sistem perlindungan PMI. Hal itu, kata dia, agar para PMI merasa aman nyaman dalam bekerja.
“Sehingga keluarga yang ditinggalkan juga merasa tenang saat salah satu keluarganya menjadi PMI ke negara lain mereka akan merasa terlindungi oleh negara,” kata Ninik.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PMI. Ninik menjelaskan dengan peningkatan kerjasama bilateral, Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik.
“Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia,” imbuhnya.
Kemudian, dengan revisi dan penegakan hukum yang lebih ketat. Menurut Ninik, Pemerintah Indonesia, perlu merevisi kebijakan-kebijakan soal pengiriman tenaga kerja, memastikan bahwa para PMI mendapatkan hak-haknya.
Lalu, kata Ninik, membuat sistem hukum yang mendukung PMI lebih kuat, termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri.
Selanjutnya, ia menegaskan bahwa penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada PMI soal hak-hak mereka dan terutama diberi pemahaman cara komubikasi dengan kedutaan atau konsultan Indonesia setempat.
Ninik juga menambahkan, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap PMI karena sering kali para pekerja ini tidak terpantau secara baik. Tak boleh ketinggalan, jaminan sosial untuk PMI. Hal in untuk memberikan rasa aman bagi mereka dan keluarga di Indonesia.
“Kasus penembakan ini adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa sudah saatnya pemerintah untuk benar-benar serius dalam memperbaiki sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” katanya.
Dalam hal ini, Ninik berharap pemerintah dapat segera mengajak negara-negara tempat PMI bekerja untuk menyepakati langkah-langkah konkret guna mengurangi risiko yang dihadapi pekerja migran, serta memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.
(Ayu)
