finnews.id – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, proses ekstradisi tersangka kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos bisa selesai dalam waktu satu sampai dua hari. Paulus Tannos merupakan buronan KPK kasus dugaan korupsi e-KTP yang tertangkap di Singapura.
“Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya,” kata Supratman kepada wartawan di Jakarta, Jumat 24 Januari 2025.
Dia mengatakan,dokumen tersebut dikumpulkan lalu diajukan permohonannya ke Pengadilan Singapura.
“Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” katanya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyatakan, bergantinya kewarganegaraan Paulus Tannos tidak berdampak terhadap proses ekstradisi.
“Ya enggak (berdampak) saya kira, mudah-mudahan semuanya lancar,” ujar Setyo.
Terkait pemulangan Paulus Tannos, menurut Setyo, KPK akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Namun, ia belum bisa memastikan kapan hal itu akan dilakukan.
“Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjutnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan Paulus Tannos. Menurutnya, saat ini masih ditahan di sana.
“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.
KPK juga sudah mengungkap Paulus Tannos sudah tak lagi memegang paspor Indonesia. Sehingga, Lembaga Antirasuah tak bisa menangkap tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) meski sudah menemukannya di negara tetangga.
Adapun kasus korupsi pengadaan e-KTP ini telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun jika merujuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini menyeret nama sejumlah petinggi di kementerian seperti mantan Direktur Jenderal Dukcapil Irman dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.
Selain itu, ada juga nama mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi III DPR Markus Nari.
Lalu KPK kembali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus e-KTP pada Agustus 2020 lalu.
Keempatnya adalah mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos.
Diketahui, Paulus Tannos menjadi buron KPK sejak 19 Oktober 2021. Ia merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek e-KTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
Adapun, KPK menetapkan Tannos menjadi tersangka korupsi e-KTP pada Agustus 2019. Pada Jumat, 24 September 2021. KPK telah memanggil Paulus Tannos. Saat itu, Paulus Tannos dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka.
(Ayu)
