Satryo Soemantri Brodjonegoro anggap demo ASN terkait penolakan mutasi besar-besaran, bukan kekerasan
finnews.id – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro akhirnya buka suara soal polemik yang memicu demo dari pegawai ASN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut terkait dengan penolakan terhadap mutasi besar-besaran oleh pihaknya, bukan karena kekerasan atau arogansi seperti yang ramai pemberitaan.
Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa mutasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menata ulang instansi kementeriannya.
“Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya mutasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya tiga menteri. Kami perlu banyak orang,” ujar Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara di ITB, Bandung, 20 Januari 2025.
Menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro, mutasi ini merupakan bagian dari langkah untuk menghemat anggaran pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ingin membenahi instansi, sebagaimana yang Pak Presiden minta, harus hemat dengan anggaran pemerintah,” kata Satryo.
Namun, tak semua pihak menerima keputusan mutasi ini dengan baik. Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut ada beberapa pegawai yang merasa tidak nyaman dengan pergeseran posisi mereka. “Mereka pindah dan sebagainya, biasanya mereka merasakan itu tidak nyaman,” ujar Satryo menanggapi keluhan yang muncul.
Meski demikian, Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan tegas membantah tuduhan bahwa mutasi ini akibat kekerasan atau tindakan arogan. “Tidak ada sama sekali (terkait arogansi atau penamparan). Tidak ada, tidak benar,” tegas Satryo, merujuk pada spekulasi yang beredar di media sosial.
Satryo menambahkan bahwa mutasi besar-besaran ini merupakan bagian dari upaya “bersih-bersih” untuk mengurangi pemborosan di Kemendiktisaintek.
“Kami sedang membereskan banyak kegiatan yang kami anggap pemborosan,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Presiden.
Polemik ini mencuat ketika beberapa pegawai ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengadakan aksi protes terhadap kebijakan mutasi yang tidak adil.
Meski demikian, Satryo menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendukung penghematan anggaran demi kepentingan negara. (Anisa Zahro/DSW)
