finnews.id – BPJS Kesehatan mencatat lonjakan rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal 2026. Angka tersebut bahkan menjadi yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir, menandakan meningkatnya tekanan terhadap pembiayaan layanan kesehatan nasional.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan rasio klaim JKN telah mencapai 111,86% hingga Februari 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya layanan kesehatan yang harus dibayar lebih besar dibandingkan pendapatan dari iuran peserta.
“Biaya pelayanan kesehatan kembali melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat,” ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Rasio Klaim Terus Meningkat
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, rasio klaim JKN mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir:
- 2018: 110,37%
- 2019: 97,05%
- 2020: 68,29%
- 2021: 63,03%
- 2022: 78,78%
- 2023: 104,72%
- 2024: 105,78%
- 2025: 107,69%
- 2026 (Februari): 111,86%
Setelah sempat membaik pada periode 2019–2021, rasio klaim kembali melonjak sejak 2023 dan terus berada di atas ambang 100%.
Potensi Defisit Kian Membesar
Menurut Prihati, tingginya rasio klaim ini berdampak langsung pada kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Jika tren ini terus berlanjut, potensi defisit akan semakin besar.
“Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terakumulasi dan menekan kesehatan DJS,” jelasnya.
Kondisi ini mencerminkan bahwa beban pembiayaan layanan kesehatan nasional semakin berat, seiring meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat.
Biaya Layanan Lebih Tinggi dari Iuran
Lonjakan rasio klaim dipicu oleh meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yang tidak sebanding dengan pemasukan iuran peserta. Hal ini membuat BPJS Kesehatan harus menanggung selisih biaya yang terus membesar.
Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan dan jumlah klaim peserta juga turut memengaruhi kenaikan rasio tersebut.
Kenaikan rasio klaim ini menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR, mengingat keberlanjutan program JKN sangat bergantung pada keseimbangan antara pendapatan iuran dan biaya layanan.
Ke depan, berbagai langkah strategis kemungkinan akan dibahas, termasuk efisiensi layanan, penyesuaian iuran, hingga penguatan sistem pengelolaan klaim.
