finnews.id – Pemerintah menegaskan bahwa deru pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menggusur ruang hidup masyarakat lokal. Sebaliknya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) justru tancap gas memperkuat sektor pertanian rakyat demi menciptakan kota yang inklusif dan mandiri secara pangan.
Komitmen ini mengkristal dalam pertemuan strategis yang melibatkan Otorita IKN, PT Inhutani I, dan Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka. Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Selasa (7/4), menjadi momentum krusial untuk membahas masa depan produktivitas petani di tengah transformasi besar-besaran kawasan Nusantara.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memimpin langsung jalannya koordinasi. Sosok yang akrab dengan pembangunan infrastruktur ini menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi aktivitas agraris warga. Ia memberikan garansi bahwa para petani tetap bisa menggarap lahan mereka melalui sistem yang lebih tertib dan memiliki payung hukum yang kuat.
Fokus utama pembicaraan tertuju pada lahan seluas kurang lebih 1.200 hektare yang berlokasi di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat. Selama bertahun-tahun, Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka telah menghidupkan lahan ini sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat lokal.
Basuki memastikan aktivitas bercocok tanam tersebut tidak boleh berhenti. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan dari PT Inhutani agar pemanfaatan lahan tetap selaras dengan tata ruang ibu kota yang rapi.
“Kami memastikan kelompok tani tetap bisa beraktivitas, namun berada di bawah koordinasi Inhutani. Tujuannya bukan untuk penguasaan lahan secara sepihak, melainkan demi pemanfaatan lahan yang menyejahterakan semua pihak. Kami akan segera meresmikan kesepakatan ini melalui MoU,” tegas Basuki.
Langkah penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) ini menjadi jawaban atas kekhawatiran warga. Dengan dokumen legal tersebut, petani mendapatkan kepastian hak garap, sementara pemerintah tetap bisa menjaga keseimbangan lingkungan hidup di kawasan Nusantara.
Perwakilan Kecamatan Samboja Barat, Rio, menyambut baik inisiatif Otorita IKN dalam membuka ruang dialog yang transparan. Menurutnya, kesediaan pemerintah mendengarkan keluh kesah petani adalah pondasi utama keberhasilan proyek IKN. Rio optimistis kolaborasi lintas sektor ini akan menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi daerah.
Sinyal positif juga datang dari PT Inhutani I. Sebagai pihak yang kini bernaung di bawah Perhutani, perusahaan plat merah ini berkomitmen mendukung eksistensi petani lokal. Supervisor Perencanaan PT Inhutani I, Taufik Yuliansyah, menjelaskan bahwa pihaknya mengedepankan program pemberdayaan masyarakat ketimbang sekadar menjaga lahan.
“Kami tidak menutup mata terhadap kehadiran masyarakat. Selama ini, kami aktif melibatkan kelompok tani dalam program pemberdayaan. Kami juga mendorong penanaman komoditas yang sesuai dengan identitas Forest City atau Kota Hutan Nusantara secara bertahap,” kata Taufik.
Langkah ini memperkuat posisi IKN sebagai ibu kota yang menyeimbangkan antara hutan beton dan sabuk hijau produktif. Petani lokal kini menjadi aktor penting dalam menyukseskan ekosistem hijau di Nusantara.
Ketua Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka, Ahmad, mengenang perjalanan panjang komunitasnya dalam mengolah tanah Samboja Barat. Awalnya, mereka hanya terpaku pada tanaman padi. Namun seiring perkembangan waktu, para petani mulai mendiversifikasi tanaman ke sektor hortikultura seperti kelapa dan cabai.
Diversifikasi ini menjadi aset berharga bagi masa depan IKN. Pasalnya, kehadiran ribuan ASN dan penduduk baru di masa depan membutuhkan pasokan pangan yang stabil dan dekat dari sumbernya. Dengan mengamankan akses lahan bagi Ahmad dan kawan-kawan, Otorita IKN sebenarnya tengah membangun benteng ketahanan pangan mandiri tepat di jantung Kalimantan.
Langkah Otorita IKN ini menjadi bukti bahwa pembangunan ibu kota baru tidak hanya mengejar kemegahan arsitektur. Pemberdayaan manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan kini menempati prioritas utama dalam agenda pemerintah.
Melalui skema kerja sama ini, pemerintah memproyeksikan lahirnya model pemanfaatan lahan yang produktif sekaligus lestari. Sinergi antara Inhutani sebagai pemilik konsesi, Otorita IKN sebagai regulator, dan petani sebagai eksekutor lapangan menciptakan harmoni baru dalam pembangunan nasional.
Kesepakatan yang tengah digodok ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan babak baru yang menempatkan petani lokal sebagai tulang punggung ekonomi di Ibu Kota Nusantara. IKN pun bersiap tumbuh menjadi kota modern yang tetap membumi dan menghargai akar agrarisnya.
