finnews.id – Pemerintah menegaskan bahwa deru pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menggusur ruang hidup masyarakat lokal. Sebaliknya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) justru tancap gas memperkuat sektor pertanian rakyat demi menciptakan kota yang inklusif dan mandiri secara pangan.
Komitmen ini mengkristal dalam pertemuan strategis yang melibatkan Otorita IKN, PT Inhutani I, dan Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka. Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Selasa (7/4), menjadi momentum krusial untuk membahas masa depan produktivitas petani di tengah transformasi besar-besaran kawasan Nusantara.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memimpin langsung jalannya koordinasi. Sosok yang akrab dengan pembangunan infrastruktur ini menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi aktivitas agraris warga. Ia memberikan garansi bahwa para petani tetap bisa menggarap lahan mereka melalui sistem yang lebih tertib dan memiliki payung hukum yang kuat.
Fokus utama pembicaraan tertuju pada lahan seluas kurang lebih 1.200 hektare yang berlokasi di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat. Selama bertahun-tahun, Kelompok Tani Usaha Baru Raya Merdeka telah menghidupkan lahan ini sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat lokal.
Basuki memastikan aktivitas bercocok tanam tersebut tidak boleh berhenti. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan dari PT Inhutani agar pemanfaatan lahan tetap selaras dengan tata ruang ibu kota yang rapi.
“Kami memastikan kelompok tani tetap bisa beraktivitas, namun berada di bawah koordinasi Inhutani. Tujuannya bukan untuk penguasaan lahan secara sepihak, melainkan demi pemanfaatan lahan yang menyejahterakan semua pihak. Kami akan segera meresmikan kesepakatan ini melalui MoU,” tegas Basuki.
Langkah penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) ini menjadi jawaban atas kekhawatiran warga. Dengan dokumen legal tersebut, petani mendapatkan kepastian hak garap, sementara pemerintah tetap bisa menjaga keseimbangan lingkungan hidup di kawasan Nusantara.
