finnews.id – Presiden Donald Trump telah menuntut agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mendukung kesepakatan pengeluaran dua belah pihak yang telah disahkan Senat minggu lalu, dengan tujuan mengakhiri penutupan sebagian pemerintah yang telah berlangsung cukup lama. Langkah ini menjadi titik balik dalam kebuntuan politik yang telah mengganggu operasi lembaga federal dan dampak keuangan bagi jutaan warga amerika.
Kesepakatan yang disetujui Senat pada awal minggu ini merupakan hasil negosiasi intensif antara pihak republik dan demokrat. Dalam pemungutan suara prosedural di Senat, kesepakatan tersebut mendapatkan 60 suara setuju – angka minimum yang dibutuhkan – dengan dukungan dari delapan senator demokrat dan sebagian besar republik. Senator John Cornyn dari texas bahkan terbang langsung ke Washington untuk memberikan suara penentu, yang disambut dengan tepuk tangan panjang di ruang Senat.
Isi kesepakatan mencakup pendanaan untuk beberapa departemen selama satu tahun penuh, antara lain Departemen Pertanian dan Departemen Urusan Veteran, serta operasi kongres. Sementara itu, lembaga lain akan didanai melalui resolusi terus-menerus hingga 30 Januari mendatang, memberikan waktu terbatas bagi kongres untuk menyelesaikan negosiasi pengeluaran tahun fiskal 2026. Selain itu, kesepakatan juga membatalkan seluruh pemutusan hubungan kerja permanen (PHK) pegawai negeri selama shutdown, menjamin pembayaran penuh gaji mereka, dan melanjutkan pendanaan program bantuan pangan SNAP yang membantu 42 juta warga amerika.
Meskipun disetujui Senat, kesepakatan ini masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum ditandatangani oleh Presiden Trump. Dalam seruannya, Trump menekankan pentingnya menyelesaikan shutdown secepat mungkin untuk mengembalikan operasi pemerintah ke kondisi normal. Pemerintahnya sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung kesepakatan tersebut.
Namun, kesepakatan ini tidak tanpa kontroversi. Partai demokrat mengkritik karena tidak memenuhi tuntutan utama mereka, yaitu perpanjangan kredit pajak program Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada Desember 2025. Subsidi tersebut digunakan oleh lebih dari 20 juta warga amerika untuk menekan biaya asuransi kesehatan, dan ketidakpastiannya menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan premi. Sebagai konsekuensi, senat republik telah berjanji untuk mengadakan pemungutan suara mengenai perpanjangan subsidi tersebut pada bulan Desember, meskipun pemimpin DPR Mike Johnson belum memberikan janji serupa.
