KOMPOLNAS DINILAI MANDUL! Pemerintah Siapkan ‘Wasit Baru’ untuk Polri

Finnews.id – Wacana pembentukan lembaga pengawas eksternal Polri yang benar-benar independen kembali menguat. Ini setelah pemerintah membuka ruang diskusi resmi mengenai kemungkinan reformasi besar dalam sistem pengawasan kepolisian.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Badrodin Haiti, menyampaikan pemerintah tidak menutup pintu bagi pembentukan institusi baru yang perannya berada di atas Kompolnas.

Menurut Badrodin, berbagai kritik masyarakat mengenai lemahnya pengawasan eksternal menjadi pemicu utama perlunya evaluasi menyeluruh.

“Semua masukan akan kami bahas secara terbuka. Jika perlu ada perbaikan besar. Termasuk pembentukan lembaga baru. Itu akan menjadi bagian dari diskusi,” ujarnya.

Kompolnas Dinilai Belum Netral

Bukan hanya aktivis lingkungan yang mempertanyakan efektivitas Kompolnas, tetapi juga berbagai kelompok masyarakat sipil dan insan pers.

Mereka menilai bahwa fungsi pengawasan eksternal Polri masih cenderung tumpul dan sering dianggap berpihak pada institusi kepolisian.

Badrodin menegaskan kritik tersebut menjadi catatan penting bagi komite reformasi. “Ini menjadi bahan evaluasi besar bagi kami untuk merancang desain baru pengawasan Polri yang lebih kuat dan objektif,” jelasnya.

Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan pegiat lingkungan turut dihadiri sejumlah tokoh.

Termasuk Jimly Asshiddiqie, Ahmad Dofiri, dan Nico Afinta. Para pegiat lingkungan menekankan bahwa pengawasan eksternal harus membuka ruang lebih luas bagi partisipasi publik.

Mereka juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang netral, terutama dalam isu-isu lingkungan yang sering bersinggungan dengan kekuatan ekonomi dan politik.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Polri

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut baik seluruh rekomendasi tersebut. Mereka memastikan bahwa hasil diskusi akan menjadi dasar dalam penyusunan arah transformasi kepolisian ke depan.

“Kami ingin menghadirkan reformasi yang lebih transparan dan responsif. Semua kritik adalah masukan berharga,” tegas Badrodin.

Tahap selanjutnya adalah menyusun kajian awal mengenai opsi perbaikan, termasuk:

• Penguatan fungsi Kompolnas, atau
• Pembentukan lembaga pengawas baru yang lebih independen, transparan, dan memiliki kewenangan lebih tegas.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bagian dari agenda besar reformasi Polri yang terus didorong publik.