finnews.id – Pabrik-pabrik besar akan dilarang untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selanjutnya ke depan, seluruh penyediaan menu MBG akan diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya akan melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah setempat untuk menyulai menu MBG.
“Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025, dikutip Antara.
Aturan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menjelaskan, aturan tersebut salah satunya akan melarang penggunaan bahan pabrikan pada program MBG. Penyediaan bahan baku MBG akan melibatkan UMKM di sektor pertanian dan peternakan.
“InsyaAllah itu, itu masuk dalam Perpres nanti, dalam Perpres antara lain itu, bahwa tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” jelasnya.
Presiden Prabowo Instruksikan Percepatan Produksi dalam Negeri
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional.
Selain susu sapi, kata Nanik, produksi susu kedelai juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan bahan baku di dapur MBG.
Menurut Nanik, untuk sayur-mayur, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru, sementara kedelai, yang selama ini bergantung impor, akan mulai dibudidayakan secara masif.
Ia mengatakan, kebutuhan kedelai sangat besar karena dapur MBG mengolah 200-300 kilogram tahu atau tempe per hari, per dapur.
