Finnews.id – Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, data akurat bukan lagi sekadar angka, melainkan fondasi utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan kebijakan tanpa data akurat adalah sia-sia belaka.
Pemerintah menempatkan data sebagai dasar dari setiap kebijakan publik, memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
“Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat,” kata Teddy dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet .
Satu Data untuk Semua Kebijakan Pemerintah
Teddy mengatakan saat ini seluruh data sosial ekonomi telah terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS.
Sistem ini menjadi satu-satunya sumber data acuan dalam penyusunan dan penyaluran berbagai program pemerintah.
Dengan adanya DTSEN, diharapkan tidak ada lagi data ganda atau data yang tidak akurat yang dapat menghambat efektivitas program pemerintah.
Dia berpesan kepada para Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga akurasi DTSEN.
Menurutnya, hal ini diperlukan agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Tidak boleh lagi ada data yang salah. Tidak boleh ada yang terlewat. Tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” tegasnya.
Akses Terpencil dan Biaya Tinggi
Dalam sesi dialog, Teddy mendengarkan langsung berbagai tantangan dari perwakilan daerah, seperti sulitnya akses ke wilayah perbatasan, biaya transportasi tinggi, hingga kendala menjangkau desa terpencil.
