finnews.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, dan menjadi momentum penting dalam transformasi kelembagaan sektor BUMN di Indonesia.
Selain Dony, Presiden juga melantik Aminuddin Ma’ruf sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Keduanya secara resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo, disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
Prosesi Sumpah Jabatan
Dalam upacara tersebut, Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian penggalan sumpah jabatan yang diucapkan oleh pejabat yang dilantik.
Setelah prosesi pengucapan sumpah, dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan oleh pejabat yang baru dilantik. Presiden Prabowo turut menyaksikan secara langsung prosesi tersebut sebagai bentuk pengesahan resmi.
Hadir Sejumlah Pejabat Penting
Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Kehadiran para pejabat tinggi negara menunjukkan betapa pentingnya momen ini dalam arah baru pengelolaan BUMN Indonesia. Transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN diharapkan mampu memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh badan usaha milik negara.
Transformasi Kelembagaan Disetujui DPR
Sebelumnya, perubahan ini telah disetujui dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis, 2 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widiyantini, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan atas revisi Undang-Undang BUMN.
Menurut Rini, perubahan nama dan bentuk kelembagaan tersebut merupakan bagian dari langkah besar pemerintah dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. “Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, yang disingkat BP BUMN,” ujar Rini dalam rapat tersebut.
Arah Baru Pengelolaan BUMN
Langkah ini sekaligus menegaskan arah baru pemerintahan Prabowo–Gibran yang fokus pada reformasi struktural, terutama dalam tata kelola badan usaha milik negara. Dengan pembentukan BP BUMN, diharapkan fungsi pengawasan dan regulasi terhadap BUMN menjadi lebih kuat dan independen, sehingga mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Dony Oskaria sendiri dikenal sebagai figur profesional dengan pengalaman panjang di dunia korporasi, termasuk di sektor pariwisata dan transportasi. Sementara Aminuddin Ma’ruf sebelumnya dikenal aktif di sektor publik dan pemerintahan. Keduanya dianggap memiliki kombinasi ideal untuk menjalankan transformasi besar dalam tubuh BUMN.
Babak Baru dalam Sejarah BUMN Indonesia
Pelantikan ini menandai babak baru dalam sejarah BUMN Indonesia — dari lembaga pelaksana menjadi lembaga pengatur. Pemerintah berharap perubahan ini membawa paradigma baru dalam membangun BUMN yang lebih transparan, kompetitif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan struktur baru tersebut, BP BUMN akan memiliki peran strategis dalam menyusun regulasi, mengawasi kinerja BUMN, serta memastikan agar seluruh badan usaha milik negara beroperasi secara efisien dan berdaya saing tinggi. Transformasi ini juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi lintas sektor serta mempercepat langkah Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. (Anisha Aprilia)
