Rasanya itulah sebabnya mengapa perlu 2,5 jam. Gibran tentu sangat hati-hati memasuki pembicaraan dengan topik cawe-cawe. Memancing ikan berbeda dengan berburu paus. Gibran ingin menjajaki pedalaman Prabowo yang paling dalam: “saya ini didukung, didukung mati-matian, biasa-biasa saja, atau dianggap pesaing yang harus disingkirkan secara elegan –kalau perlu secara kasar”.

Gibran harus pandai cari kalimat yang tepat untuk mengetahui seperti apa sikap Prabowo kepadanya.

Prabowo juga tidak kalah hati-hati. Prabowo tahu bahwa yang di hadapannya adalah pemain silat atau keturunan pemain silat –Prabowo sudah puluhan tahun jadi ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia. Prabowo tahu tidak harus ”membeli” setiap kali Gibran ”menjual”. Jangan-jangan selama dua jam itu hanya berisi saling jual tanpa ada yang mau membeli.

Huh, 2,5 jam itu lama sekali.

Apakah Presiden Prabowo bisa cawe-cawe?

Bisa. Kalau mau. Misalnya: minta menteri pendidikan dasar dan menengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hanya mendikdasmen yang bisa ajukan PK. Gibran tidak bisa. Gibran bukan ”pihak” yang beperkara. Yang beperkara hanya Subhan Palal lawan Kemendiknas.

Kecuali, saat masih proses di pengadilan dulu, Gibran melakukan gugatan intervensi: minta dilibatkan sebagai pihak yang beperkara karena gugatan Subhan itu menyangkut namanya.

Tapi tidak ada gunanya lagi membahas itu. Sudah “kepancal sepur”.

Mungkin saja Prabowo mau cawe-cawe. Belum tentu ada gunanya. Ada dua masalah teknis: apakah menteri punya bukti baru agar PK-nya diterima. Kalau tidak akan sia-sia.

Sia-sia pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Setidaknya Gibran dan Jokowi tahu Prabowo sudah berusaha cawe-cawe.

Pun kalau diajukan PK Anda sudah tahu: proses PK tidak bisa menghentikan keharusan dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung. Artinya: PK silakan jalan tapi putusan MA harus dilaksanakan.

Dalam rangka melaksanakan putusan MA itulah DPR mengambil langkah politik: sepanjang hari kemarin satu per satu fraksi di DPR mengadakan sidang. Isinya mengumumkan siapa saja anggota DPR dari fraksi itu yang sudah membubuhkan tanda tangan minta agar Gibran dilengserkan.