Bila saja sejak awal perhitungannya seperti aturan baru mungkin saja tidak banyak yang tertarik investasi di MBG. Atau tetap tertarik tapi tidak mau kalau hanya mendapat tugas kurang dari 3.000 porsi.
Anda pasti tidak tahu mengapa pimpinan BGN yang lama menandatangani PKS seperti itu. Atau mengapa menunjuk dapur MBG yang hanya melayani 2.000 sampai 1.500 porsi saja. Alangkah pestanya dapur MBG yang seperti itu. Saya juga tidak tahu siapa yang dapat 3.000 porsi dan siapa yang hanya 1.500 porsi. Tahu sendirilah. Kini yang dulu merasa mendapat rezeki runtuh dari langit kini menjerit.
Padahal jumlah dapur yang penugasannya tidak sampai 3.000 mencapai lebih separo. Betapa boros negara. Uang negara dihambur-hamburkan seperti itu.
Dengan keluarnya aturan baru hubungan antara yayasan sebagai pemegang izin dan mitranya sebagai investor bisa tegang. Pihak penyelenggara dapur (yayasan dan mitra) mendapat Rp2.000/porsi. Bagi dapur yang memang sudah melayani 3.000 porsi hampir tidak ada masalah. Tapi yang hanya melayani 2.000 atau 1.500 porsi mereka harus berunding ulang. Jelaslah investor menuntut pembagian yang bisa mengembalikan investasi. Banyak mitra yang menuntut uang Rp2.000 itu seluruhnya untuk mitra. Setidaknya sampai investasi impas –mungkin selama tiga atau empat tahun.
Kalau 100 persen untuk mitra, yayasan dapat apa?
Para mitra tahu, pihak yayasan bisa dapat untung dari menu. BGN sudah menentukan dari pengeluaran Rp15.000/porsi, jatah untuk belanja bahan makanan Rp10.000/porsi. Yang Rp3.000 untuk biaya operasional. Sedang yang Rp2.000 untuk sewa dapur dan peralatannya.
Jatah belanja Rp10.000/porsi itu sepenuhnya diserahkan ke yayasan. Berapa yayasan dapat untung tinggal kita lihat saja menu yang disajikan itu kira-kira bernilai berapa.
Maka setelah reda heboh pergantian kapolri, hari-hari mendatang kehebohan pindah ke MBG –kali ini mitra MBG yang keracunan. (Dahlan Iskan)
