Yang sulit adalah UT: Universitas Terbuka. Selama ini UT jadi pilihan utama karena murahnya. Mahasiswa UT mencapai 600.000 orang –dan punya ambisi mencapai satu juta. Dengan gagasan baru itu UT langsung kalah dengan UTG. Bahkan bisa saja keberadaan UT tidak relevan lagi. Semua bisa masuk PTN..
Karena itu harus ada pembatasan: hanya orang dari lima desil termiskin bisa kuliah di PTNBH. Kalau itu bisa dilakukan pada dasarnya ini terobosan terbesar dalam mengatasi kesenjangan kaya miskin. Cocok dengan pemikiran sosialistis Presiden Prabowo.
Toh dengan gratis, relevansi pembentukan PTNBH sudah hilang. Bukankah PTN Berbadan Hukum itu dilahirkan agar mereka kian mandiri dari pembiayaan pemerintah. Dengan gratis maka semua hal tergantung pemerintah.
Yang kelak akan muncul justru PTSBH. Seharusnya swasta tidak perlu menjerit. Kalau toh menjerit itu justru jeritan suka cita. Bukankah di Indonesia sudah terbentuk citra bahwa sesuatu yang gratis itu mutunya rendah –kecuali istri.
Saatnya PTS menggenjot kualitas. PTS bisa belajar dari SMA-SMA swasta unggulan. Kian banyak jumlahnya. Kian laris jualannya. Kian tinggi biaya sekolahnya.
Sekarang ini terlalu banyak PTS yang tidak tahu jalan menuju kualitas –karena sejak awal didirikannya memang tidak sungguh-sungguh ingin berorientasi ke kualitas.
Sudah waktunya PTS diperlakukan seperti bank: ”dipaksa” merger. Dipaksa. Lewat mekanisme modal/kepemilikan aset.
Jelaslah sebelum diputuskan untuk menggratiskan masih begitu banyak yang harus diperhitungkan.
Maka menteri yang mendapat tugas mengkajinya punya alasan kuat untuk mengatakan ”masih dikaji”. (Dahlan Iskan)
