Pembayaran klaim tersebut merupakan tindak lanjut atas kerugian yang terjadi pada periode 25–30 November 2025 berdasarkan Polis Asuransi Barang Milik Negara dengan tertanggung BPDLH QQ Kementerian Agama Republik Indonesia.
Objek pertanggungan yang memperoleh pembayaran klaim merupakan aset-aset Kementerian Agama yang berada di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Penyerahan klaim ini juga menjadi pembayaran klaim pertama dalam implementasi skema Asuransi Barang Milik Negara dengan Pendanaan Pooling Fund Bencana (ABMN-PFB), sekaligus menunjukkan manfaat nyata mekanisme transfer risiko melalui pengasuransian BMN dalam mendukung percepatan pemulihan aset negara pascabencana.
Program Asuransi Barang Milik Negara melalui skema Pooling Fund Bencana merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan risiko fiskal nasional sekaligus meningkatkan ketahanan aset negara terhadap potensi bencana.
Sebagai salah satu instrumen Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI), program ini telah diimplementasikan sejak 2019 dan terus menunjukkan perkembangan positif. Nilai pertanggungan BMN yang diasuransikan meningkat dari Rp10,73 triliun pada tahap pilot project tahun 2019 menjadi Rp92,22 triliun pada 2025.
Pada implementasi tahun 2026, pemerintah melalui skema ABMN-PFB memberikan perlindungan terhadap 20.838 objek BMN dengan total nilai pertanggungan mencapai Rp29,19 triliun, yang meliputi bangunan pendidikan milik Kementerian Agama, fasilitas kesehatan milik Kementerian Kesehatan, serta bangunan perkantoran milik Kementerian Sekretariat Negara.
Sebagai perusahaan asuransi umum milik negara yang telah berpengalaman selama lebih dari lima dekade, Asuransi Jasindo terus memperkuat perannya dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui penyediaan solusi manajemen risiko yang komprehensif.
Peran tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menghadirkan perlindungan yang andal bagi aset-aset strategis nasional serta memberikan kontribusi terhadap terciptanya tata kelola risiko yang semakin tangguh di Indonesia.
