- Menekan beban pajak masyarakat
- Tetap mematuhi regulasi nasional
- Menjaga momentum transisi energi bersih
Pemprov DKI menegaskan komitmennya agar kendaraan listrik tetap menjadi pilihan yang terjangkau sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota berkelanjutan.
“Pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga fasilitator agar masyarakat tetap merasakan manfaat nyata,” tulis Bapenda.
Perubahan kebijakan ini menunjukkan satu hal: transisi menuju energi bersih tidak selalu berjalan lurus. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong penggunaan kendaraan listrik lewat insentif. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menata ulang struktur pajak agar tetap adil dan berkelanjutan.
Kuncinya kini ada pada keseimbangan—bagaimana kebijakan pajak bisa tetap mendorong adopsi kendaraan listrik tanpa membebani masyarakat.
Jika dirancang dengan tepat, langkah ini bukan hanya soal pajak, tetapi juga tentang masa depan energi Indonesia.