finnews.id – Pemerintah Pakistan mengambil langkah berani di tengah himpitan krisis energi yang mencekik dunia. Otoritas setempat resmi membebaskan biaya alias menggratiskan layanan transportasi umum yang dikelola negara selama 30 hari penuh. Langkah ini menjadi bantalan ekonomi setelah lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kebijakan ini mulai berlaku pada Sabtu 4 April 2026. Pemerintah Pakistan setidaknya harus merogoh kocek hingga 350 juta rupee untuk menanggung subsidi program transportasi gratis tersebut.
“Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat umum selama 30 hari ke depan, mulai besok (Sabtu),” tulis Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, melalui akun resminya di media sosial X.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Dengan begitu, konsumsi BBM secara nasional dapat ditekan di tengah pasokan global yang kian tidak menentu.
Pengumuman kenaikan harga BBM pada Jumat 3 April 2026 sempat memicu kepanikan luar biasa. Warga Pakistan menyerbu SPBU dan membentuk antrean panjang setelah harga BBM melambung hingga 42,7 persen menjadi 485 rupee (setara Rp29.563) per liter.
Namun, tekanan publik dan gelombang protes besar-besaran memaksa pemerintah melunak. Perdana Menteri Shehbaz Sharif akhirnya menurunkan harga menjadi 378 rupee (Rp23.040) per liter.
“Penurunan ini akan berlaku setidaknya selama satu bulan. Saya berjanji tidak akan berhenti sampai hidup Anda kembali normal,” tegas PM Shehbaz Sharif. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan harga solar di angka 520 rupee (Rp31.696) per liter tanpa ada penurunan.
Di sisi lain, situasi keamanan di Timur Tengah semakin memburuk. Militer Amerika Serikat (AS) terus memperluas jangkauan serangan udara mereka ke wilayah Iran. Meski Teheran berhasil menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle milik Angkatan Udara AS (USAF), Washington justru meningkatkan intensitas gempuran.
Melansir laporan Al Jazeera, Jumat (3/4/2026), militer AS dan Israel kini menyasar berbagai infrastruktur vital di dalam dan sekitar ibu kota Teheran. Operasi ini bertujuan untuk memutus rantai pasok logistik bagi Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Pasukan AS secara sengaja mengebom jembatan dan jalan raya utama untuk menghambat pergerakan militer Iran. Pejabat Washington berdalih bahwa jembatan tersebut menjadi jalur distribusi material drone militer.
Sebaliknya, Teheran membantah tudingan itu dan bersikeras bahwa target serangan merupakan infrastruktur sipil. Jika klaim Iran terbukti benar, maka serangan AS tersebut secara otomatis melanggar hukum internasional. Hingga saat ini, operasi militer besar-besaran AS masih terus berlangsung di langit Iran.(*)
