DPR menuntut agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan yang mengeksekusi aksi kriminal tersebut. Fokus utama saat ini adalah membongkar siapa aktor intelektual atau perancang di balik peristiwa mengerikan yang menimpa aktivis KontraS tersebut. Langkah ini sangat krusial agar tidak ada pertanyaan atau keraguan yang tersisa di benak masyarakat terkait kredibilitas hukum di tubuh militer.
Fungsi Pengawasan Intelijen DPR Akan Diperketat
Guna memastikan kasus ini benderang, DPR RI berjanji akan mengoptimalkan peran pengawasannya. Mekanisme pengawasan intelijen di parlemen dipastikan akan bekerja secara serius untuk memantau setiap perkembangan penyidikan di Mabes TNI. Tujuannya satu: memastikan fakta-fakta hukum terbuka secara jujur ke hadapan publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Ini penting agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan di tengah masyarakat,” lanjut TB Hasanuddin. Ia berharap tim investigasi tetap objektif meskipun pucuk pimpinan Kabais kini telah berganti secara mendadak demi menjamin rasa keadilan bagi korban.
Mabes TNI Benarkan Penyerahan Jabatan Kabais
Sebelumnya, Markas Besar TNI melalui Kapuspen Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah telah mengonfirmasi bahwa jabatan Kabais telah diserahkan secara resmi sebagai imbas dari pengusutan kasus air keras ini. Penyerahan jabatan tersebut dilaksanakan tepat pada Rabu (25/3/2026) di Mabes TNI, Jakarta, sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional atas kemelut yang terjadi.
Langkah cepat TNI yang berkoordinasi dengan DPR ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk melakukan reformasi internal. Kini, bola panas berada di tangan tim penyidik untuk membuktikan bahwa akuntabilitas yang telah dimulai oleh mundurnya sang jenderal akan berakhir dengan penegakan hukum yang adil bagi sang aktivis. (*)
