finnews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus tewasnya seorang remaja berusia 14 tahun di Tual, Maluku. Meski Bripda Mesias Viktor Siahaya (MS) telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Komnas HAM menilai hukuman etik tersebut belum menyentuh rasa keadilan yang sesungguhnya.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti di meja sidang etik. Penegakan hukum pidana yang transparan dan akuntabel adalah harga mati untuk mencegah praktik impunitas (kekebalan hukum).
“Putusan PTDH ini tidak cukup. Harus ada proses hukum pidana yang akuntabel dan transparan untuk memberikan keadilan nyata bagi korban,” tegas Anis di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Hak Hidup Anak: Fondasi HAM yang Tak Bisa Ditawar
Komnas HAM menyoroti bahwa korban merupakan anak di bawah umur yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara.
Hak Mutlak: Hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dalam kondisi apa pun.
Kewajiban Aparat: Polisi seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menjadi pelaku kekerasan yang merenggut nyawa subjek hukum yang rentan.
Update Investigasi: Komnas HAM Turun ke Maluku
Sebagai langkah nyata, Komnas HAM tidak hanya memantau dari jauh. Berikut adalah langkah-langkah investigasi yang sedang berjalan:
Pemantauan Langsung: Perwakilan Komnas HAM Maluku telah mengawal jalannya sidang etik di Polda Maluku.
Tim Pusat Terjun ke Lapangan: Tim dari Jakarta dijadwalkan segera menyusul ke Maluku untuk mengumpulkan data tambahan.
Pemanggilan Saksi: Komnas HAM akan memanggil pihak-pihak terkait guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan HAM.
Detail Sidang Etik 14 Jam: Bripda MS Dipecat
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Bripda MS berlangsung alot selama 14 jam (Senin, 23/2 pukul 14.00 WIT hingga Selasa, 24/2 pukul 03.00 WIT). Sebanyak 14 saksi dihadirkan, termasuk anggota Brimob, Polres Tual, dan keluarga korban.
Hasil Putusan Sidang Etik:
Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, Bripda MS dijatuhi sanksi:
Pernyataan Perbuatan Tercela: Secara moral dinyatakan bersalah.
Patshus: Penempatan khusus selama 4 hari (21–24 Februari 2026).
PTDH: Sanksi administratif berupa pemberhentian tetap dari anggota Polri.
Catatan: Bripda MS saat ini masih menyatakan “pikir-pikir” dan berhak mengajukan banding atas putusan tersebut.
Desakan Evaluasi Total kepada Kapolri
Kejadian tragis di Tual ini menambah daftar panjang kekerasan oleh aparat. Komnas HAM mendorong Kapolri untuk melakukan evaluasi serius terhadap internalisasi nilai-nilai HAM di tubuh kepolisian.
“Peristiwa ini tidak boleh terus berulang. Perlindungan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap tugas kepolisian,” pungkas Anis Hidayah.
Publik kini menanti keberanian Polri untuk menyeret oknum tersebut ke peradilan umum (pidana) agar keadilan bagi korban benar-benar terwujud tanpa celah.
Slug:
Meta Description:
Kata Kunci:
