finnews.id – Gelombang penolakan terhadap investasi yang terafiliasi dengan Israel kembali mencuat di tanah air.
Aqsa Working Group (AWG) secara tegas mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan izin operasional dua perusahaan besar, yakni PT Ormat Geothermal Indonesia di Maluku Utara dan PT Volex Indonesia di Kepulauan Riau.
Langkah ini diambil karena investasi tersebut dinilai mencederai semangat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Kontradiksi dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah, dalam pernyataan persnya pada Kamis (19/2/2026), menyoroti ketidakselarasan kebijakan ini dengan janji politik pemerintah saat ini.
Menurutnya, pemberian izin kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel bertolak belakang dengan prinsip Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah ini bertentangan dengan janji politik Presiden Prabowo yang menekankan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” tegas Anshorullah.
AWG menilai kehadiran perusahaan-perusahaan ini bukan sekadar urusan bisnis semata, melainkan isu kedaulatan dan diplomasi internasional. Berikut adalah poin utama penolakan mereka:
Hipokrisi Diplomatik: Memfasilitasi ekonomi perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dianggap merusak konsistensi Indonesia yang selama ini vokal mendukung kemerdekaan Palestina.
Pelanggaran Prinsip Anti-Penjajahan: Operasional perusahaan tersebut dinilai secara tidak langsung memperkuat kontrol ekonomi pihak yang terlibat dalam konflik kemanusiaan.
Pertaruhan Kredibilitas: Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menurunkan reputasi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang memegang teguh prinsip kemanusiaan.
2 Tuntutan Utama AWG
Sebagai bentuk aksi nyata, Aqsa Working Group melayangkan dua desakan utama kepada pengambil kebijakan:
- Batalkan Izin Operasional: Segera mencabut seluruh izin bagi PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Volex Indonesia tanpa kompromi.
- Cari Investor Etis: Pemerintah diminta memprioritaskan mitra investasi alternatif yang memiliki rekam jejak bersih, transparan, dan tidak terkait dengan isu pelanggaran HAM maupun konflik kemanusiaan.
Indonesia diharapkan tetap konsisten menegakkan prinsip kemanusiaan dalam setiap kebijakan ekonomi demi menjaga integritas bangsa di panggung dunia.
