Sadali menambahkan, pihaknya siap membangun kolaborasi lintas sektor agar nilai toleransi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan pendidikan dan praktik belajar mengajar di sekolah, bukan sekadar menjadi jargon.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menyebut penerapan LKLB di sekolah menjadi langkah penting untuk menjaga kohesi sosial secara berkelanjutan. Hal ini mengingat Maluku memiliki ratusan sekolah dengan latar belakang komunitas agama yang beragam, tersebar di berbagai wilayah kepulauan.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan Literasi Keagamaan Lintas Budaya memperkuat posisi pendidikan sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup damai sejak dini,” kata Sarlota.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terus mendorong agar nilai-nilai LKLB dapat terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sehingga penerapannya bisa disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya masing-masing wilayah di Maluku. *
