Finnews.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membentuk dewan perdamaian di Gaza. Tapi yang lebih mengejutkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima undangan untuk bergabung.
Ini setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Langkah ini memicu kontroversi dan pertanyaan besar tentang tujuan sebenarnya di balik dewan tersebut.
Dewan Perdamaian ini diresmikan sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata dengan Hamas, bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Gaza.
Trump mengklaim dewan ini akan mengawasi pembangunan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, daya tarik investasi, pendanaan skala besar dan mobilisasi modal di wilayah tersebut.
Namun, dengan Netanyahu di dalamnya, banyak yang meragukan objektivitas dewan ini.
Aliansi Kontroversial di Dewan Perdamaian
Partisipasi Netanyahu, yang kantornya sebelumnya mengkritik susunan komite eksekutif (termasuk rival regional Israel, Turki), menambah kecurigaan.
Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan menyerukan agar Israel mengambil tanggung jawab unilateral atas masa depan Gaza.
Sementara itu, Kremlin mengatakan sedang berupaya mengklarifikasi semua nuansa dari tawaran Trump kepada Putin.
Trump mengisyaratkan ambisi yang lebih besar, menyatakan keinginan untuk memperluas mandat dewan tersebut untuk menangani krisis dan konflik di seluruh dunia.
Bukan hanya Gaza. Hal ini menimbulkan dugaan Trump berharap dewan tersebut dapat menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah berulang kali dikritiknya sebagai lembaga yang tidak berfungsi.
Ketika ditanya apakah dewan tersebut harus menggantikan PBB, Trump menjawab PBB harus terus berlanjut.
Tetapi Trump menambahkan Dewan Perdamaian mungkin akan mengambil alih karena PBB belum terlalu membantu.
Dewan ini mengundang banyak pemimpin dunia, termasuk UEA, Maroko, Vietnam, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, dan Argentina.
Namun, beberapa negara, seperti Swedia, menolak berpartisipasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menekankan Beijing dengan tegas menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB.
