Finnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menggenjot percepatan pemulihan pascabencana di Aceh dan sejumlah wilayah terdampak di Sumatera. Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, Sabtu 10 Januari 2026.
“Melalui koordinasi terintegrasi lintas sektor, DPR RI memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh daerah terdampak,” kata Dasco dalam rapat tersebut.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait dilibatkan secara aktif dalam upaya percepatan.
Rapat lanjutan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera kemudian menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjadi landasan kerja bersama.
Fokus pertama adalah memastikan roda pemerintahan di daerah terdampak kembali berjalan normal sebelum Ramadan. Satgas Pemerintah bersama Satgas DPR menargetkan seluruh wilayah terdampak di Sumatera telah tersentuh penanganan secara bertahap, dimaksimalkan sebelum bulan puasa, dan diupayakan rampung sebelum Lebaran.
Kesimpulan kedua menyangkut pembagian tugas yang tegas. Eksekusi penuh penanganan pascabencana berada di tangan Satgas Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, DPR RI menjalankan fungsi pengawalan melalui peran legislatif, khususnya di bidang anggaran, pengawasan, regulasi, dan koordinasi lintas lembaga.
Poin ketiga menegaskan seluruh kementerian dan lembaga harus bergerak serentak mempercepat penguatan dan perbaikan di lapangan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dilakukan dalam skala nasional, terintegrasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Melalui skema tersebut, percepatan-percepatan yang dianggap perlu akan segera dilakukan agar pemulihan tidak berlarut-larut. DPR RI menegaskan komitmennya untuk turun langsung mengawal anggaran dan memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target.
Dalam pesan yang disampaikan kepada publik, DPR RI menekankan bahwa anggaran pemulihan dalam kondisi aman, proses dipercepat, dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama.
Sinergi antara DPR, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat kebangkitan masyarakat di Aceh dan wilayah terdampak lainnya di Sumatera.
