finnews.id – Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung mengungkap alasan di balik keputusan penyerahan hak asuh anak Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kepada sang ibu, menyusul dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan Atalia.
Anak pasangan tersebut, Camillia Laetitia Azzahra atau yang akrab disapa Zara, secara resmi disepakati berada dalam pengasuhan Atalia Praratya. Keputusan itu bukan hasil putusan sepihak majelis hakim, melainkan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dicapai dalam proses persidangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Humas PA Kota Bandung, Ikhwan Sopyan, di Bandung, Rabu (7/1/2026).
“Untuk hak asuh anak, sejak awal telah disepakati oleh kedua pihak bahwa Zara berada di bawah pengasuhan ibunya,” ujar Ikhwan.
Kesepakatan Hak Asuh Dibahas Sejak Tahap Mediasi
Ikhwan menjelaskan, pembahasan mengenai hak asuh anak telah dilakukan secara mendalam dalam sidang mediasi, yang dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil dan Atalia Praratya melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi bagian dari putusan perkara gugatan cerai, yang dibacakan melalui sistem e-court atau persidangan elektronik.
“Perkara ini didaftarkan dan diproses secara elektronik, mulai dari pemeriksaan hingga putusan. Gugatan cerai Atalia Praratya dikabulkan oleh majelis hakim,” jelasnya.
Putusan Bersifat Tertutup
PA Bandung menegaskan bahwa perkara ini termasuk kategori perkara privat, sehingga seluruh proses persidangan dilakukan tertutup untuk umum. Salinan putusan pun tidak dipublikasikan secara luas dan hanya dapat diakses oleh pihak penggugat dan tergugat.
“Salinan putusan hanya bisa diambil oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama,” kata Ikhwan.
Dasar Hukum Putusan Cerai
Terkait dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai, Ikhwan menyebutkan bahwa putusan merujuk pada:
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
- Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kedua aturan tersebut mengatur alasan sah terjadinya perceraian dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam.
