Konflik Perbatasan Mereda, Thailand–Kamboja Sepakati Gencatan Senjata

finnews.id – Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja mulai mereda setelah gencatan senjata resmi diberlakukan pada Sabtu siang waktu setempat. Kesepakatan tersebut dicapai usai hampir tiga pekan bentrokan bersenjata yang telah memaksa hampir satu juta warga meninggalkan rumah mereka di wilayah perbatasan kedua negara.

Dalam pernyataan bersama, para menteri pertahanan Thailand dan Kamboja menyatakan bahwa garis depan konflik dibekukan pada posisi saat ini. Pengiriman bala bantuan dilarang, sementara warga sipil yang terdampak konflik akan diizinkan kembali ke rumah masing-masing secepat mungkin. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku pada pukul 12.00 waktu lokal atau 05.00 GMT.

Pembebasan Tentara dan Fokus Kemanusiaan

Disebutkan pula bahwa setelah gencatan senjata berjalan selama 72 jam, sebanyak 18 tentara Kamboja yang sejak Juli ditahan oleh pihak Thailand akan dibebaskan. Kesepakatan ini juga mencakup komitmen untuk membersihkan ranjau darat di kawasan perbatasan, yang selama ini menjadi ancaman serius bagi warga sipil dan pasukan keamanan.

Prioritas utama dalam perjanjian tersebut diarahkan pada pemulangan para pengungsi. Hampir satu juta orang dilaporkan terpaksa mengungsi akibat pertempuran yang terus berlanjut sejak awal Desember, termasuk akibat serangan udara Thailand ke wilayah Kamboja.

Ujian Kepercayaan Kedua Pihak

Menteri Pertahanan Thailand, Natthaphon Narkphanit, menyebut gencatan senjata ini sebagai ujian terhadap ketulusan pihak lawan. Ia menegaskan bahwa hak Thailand untuk membela diri tetap dipertahankan apabila kesepakatan tersebut dilanggar.

Dukungan internasional turut disampaikan. Kepala HAM PBB Volker Türk menyatakan harapan agar gencatan senjata ini dapat membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Uni Eropa juga menyerukan agar kesepakatan tersebut dijalankan dengan itikad baik oleh kedua negara.

Kesepakatan ini tercapai setelah beberapa hari perundingan intensif, dengan dorongan diplomatik dari China dan Amerika Serikat. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump tidak terlihat berperan langsung seperti pada kesepakatan sebelumnya, meskipun Departemen Luar Negeri AS disebut tetap terlibat.