Prabowo Pastikan Pecat Pejabat yang Tak Bisa Jalankan Tugas Negara

finnews.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas terhadap pejabat negara yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat.

Ia memastikan tak akan ragu mencopot atau memecat pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak setia mengabdi kepada negara.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan terkait percepatan pembangunan Papua kepada para kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bertekad menegakkan hukum dan memberantas segala bentuk penyelewengan.

“Kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu. Tidak melihat dari partai mana asalnya, suku apa, agama apa, atau ras apa. Siapa pun yang tidak setia menjalankan tugas rakyat, kami persilakan untuk berhenti dari jabatan pengabdian kepada negara,” tegas Prabowo.

Presiden menekankan bahwa peringatan keras ini bukan dimaksudkan untuk mematahkan semangat aparatur negara. Sebaliknya, langkah tegas tersebut diharapkan dapat membangkitkan etos kerja dan keberanian pejabat dalam menegakkan hukum serta melayani masyarakat secara maksimal.

Menurut Prabowo, praktik korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga upaya memperkaya diri atau kelompok tertentu akan berdampak langsung pada penderitaan rakyat. Ia menilai, pembiaran terhadap pencurian kekayaan negara hanya akan memperberat kehidupan masyarakat luas.

Oleh karena itu, Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih terus bekerja mengamankan aset serta sumber daya alam nasional. Langkah ini dilakukan agar seluruh kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Kita telusuri aset-aset negara, kita pelajari peraturan-peraturan yang ada, dan kita tidak segan mengambil langkah yang diperlukan supaya seluruh kekayaan negara bisa diamankan dan digunakan untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Pengarahan percepatan pembangunan Papua ini dihadiri oleh 40 bupati dan wali kota, enam gubernur se-Tanah Papua, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Presiden Prabowo memimpin langsung kegiatan tersebut dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga beberapa menteri bidang ekonomi dan infrastruktur.