Instruksi Tegas Prabowo: Kemenhut Diminta Cabut Izin dan Libatkan TNI-Polri Usut Perusahaan Biang Bencana Sumatera

Prabowo kembali memastikan bahwa Kemenhut telah mencabut 22 izin perusahaan pemegang konsesi PBPH karena dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan. Pemerintah berkomitmen mencabut PBPH bermasalah seluas kurang lebih 1,5 juta hektare dalam kurun waktu satu tahun terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo.

Libatkan TNI-Polri untuk Investigasi Mendalam

Presiden Prabowo juga meminta Menhut untuk tidak ragu dalam menindak tegas perusahaan dengan mencabut izin mereka jika terbukti melanggar. Bahkan, ia menyarankan Menhut untuk meminta bantuan dari kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk TNI dan Polri, guna mendukung proses investigasi.

“Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Sekali lagi siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut,” pungkas Presiden.