Gubernur Aceh Mualem Blak-Blakan Soal Surat Permintaan Bantuan ke UNICEF dan UNDP

finnews.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem blak-blakan soal permintaan resmi kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNICEF dan UNDP, dalam penangan bencana.

Surat permintaan bantuan tersebut membuat Pemerintah Aceh tengah menjadi sorotan.

Diungkapkan Mualem, dirinya justru tidak mengetahui adanya surat permohonan tersebut.

Usai menghadiri penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025), Mualem menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembuatan surat itu.

“Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat,” ujar Mualem kepada wartawan.

Saat dijelaskan bahwa surat tersebut disebut-sebut sebagai permintaan resmi Pemerintah Aceh, Mualem tetap pada pendiriannya. Ia menilai hal itu berada di luar kewenangannya.

“Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu,” tegasnya.

Pernyataan serupa kembali disampaikan Mualem ketika diwawancarai ulang saat hendak meninggalkan kantor gubernur. Ia bahkan menegaskan bahwa surat tersebut bukan ditujukan ke PBB, melainkan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.

“Saya tidak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Bukan ke PBB tapi LSM yang ada di Aceh,” ucapnya.

Di tengah polemik tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang berada di lokasi, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memang menyurati UNICEF dan UNDP, namun keduanya dipandang sebagai lembaga yang masih memiliki program aktif di Aceh, bukan semata-mata sebagai perwakilan PBB di tingkat internasional.

“Itu lembaga yang masih ada program di Aceh. Gubernur berharap mereka bisa turut membantu pemerintah pusat dalam penanganan bencana,” kata MTA.

Ia juga menegaskan bahwa surat tersebut dikirim kepada lembaga-lembaga yang ada dan beroperasi di Indonesia, bukan langsung ke markas besar PBB.

Sebagaimana diketahui, bencana banjir dan longsor melanda 18 kabupaten/kota di Aceh pada akhir November lalu. Dalam kondisi darurat tersebut, Pemerintah Aceh disebut berupaya menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang berpengalaman dalam penanganan bencana besar, seperti saat tsunami Aceh 2004.

Sebelumnya, Muhammad MTA juga menyatakan bahwa Pemerintah Aceh secara resmi telah meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional, termasuk UNDP dan UNICEF, guna mendukung penanganan bencana di wilayah tersebut.