finnews.id – Hong Kong bergolak setelah kebakaran di Wang Fuk Court menewaskan 128 orang dan menjadikan tragedi ini salah satu bencana paling mematikan di kota itu dalam puluhan tahun. Suasana duka berubah menjadi kemarahan publik karena banyak warga meyakini tragedi itu bukan sekadar musibah biasa, tetapi akibat rangkaian kelalaian, lemahnya pengawasan, dan keputusan renovasi yang dianggap berisiko. Pemerintah kini menghadapi gelombang tuntutan dari warga yang menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab.
Kebakaran bermula pada salah satu blok hunian sebelum menjalar dengan cepat ke tujuh menara lain. Api membakar struktur bangunan yang sedang dalam proses renovasi dan dilapisi jaring pelindung serta material yang mudah terbakar. Banyak penghuni terjebak karena alarm kebakaran tidak bekerja dengan baik, sementara asap tebal memenuhi lorong-lorong sempit blok apartemen, membuat sebagian penghuni kehilangan arah saat mencoba menyelamatkan diri.
Hingga proses evakuasi berakhir, lebih dari 150 orang dinyatakan hilang atau belum teridentifikasi. Di tengah kehancuran fisik bangunan, warga yang selamat menyampaikan cerita yang menggambarkan kepanikan, kebingungan, serta absennya panduan evakuasi yang jelas. Banyak keluarga masih menunggu kabar tentang kerabat yang belum ditemukan dan berharap proses identifikasi dapat memberi kepastian.
Proses penyelidikan kini berfokus pada beberapa poin penting, termasuk kondisi sistem alarm, prosedur renovasi, standar keselamatan, dan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai aturan. Pemerintah juga melakukan penangkapan terhadap beberapa individu yang diduga terlibat dalam renovasi dan pengawasan proyek. Selain itu, proyek lain milik kontraktor yang sama mulai ditinjau kembali karena meningkatnya tekanan publik.
Namun, kemarahan publik tidak hanya menyasar aspek teknis atau kontraktor. Banyak warga merasa bahwa suara mereka diabaikan sebelum tragedi terjadi. Beberapa kelompok warga mengaku sudah memperingatkan otoritas tentang risiko kebakaran saat renovasi berlangsung. Mereka merasa peringatan itu tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, muncul gerakan tuntutan melalui petisi yang kemudian diikuti tindakan hukum terhadap beberapa orang yang terlibat dalam pengumpulan tanda tangan.
Ketegangan ini makin meningkat ketika pemerintah memperingatkan warga agar tidak menggunakan tragedi sebagai alat politik. Pesan itu dianggap sebagian publik sebagai upaya membungkam kritik, bukan sebagai langkah menenangkan suasana. Kondisi ini memperlebar jurang kepercayaan antara warga dan otoritas.
Di tengah konflik emosi dan politik, masyarakat tetap menunjukkan empati melalui donasi, bantuan logistik, dan dukungan psikologis untuk para korban. Banyak relawan menawarkan layanan medis, bantuan pemindahan barang selamat, serta dukungan bagi hewan peliharaan yang ditemukan selama penyisiran bangunan.
Tragedi ini memaksa Hong Kong menghadapi pertanyaan besar tentang masa depan keselamatan bangunan di kota dengan populasi padat dan gedung tinggi. Pemerintah menyatakan akan merombak standar renovasi dan inspeksi keselamatan. Namun, warga ingin lebih dari itu. Mereka ingin kepastian bahwa tragedi serupa tidak terulang dan suara publik benar-benar menjadi bagian dari proses kebijakan.
Peristiwa ini menandai babak baru dalam hubungan antara masyarakat Hong Kong dan otoritas. Duka masih menggantung, tetapi tuntutan transparansi, reformasi, dan akuntabilitas terus bergerak. Banyak pihak menilai bahwa jawaban pemerintah terhadap tragedi ini akan menentukan apakah luka publik akan sembuh atau semakin membesar menjadi krisis kepercayaan jangka panjang.
Referensi:
