finnews.id – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa isu dugaan alih fungsi lahan yang disebut-sebut memperburuk dampak banjir bandang di kawasan Tapanuli Raya, Sumatera Utara, akan dibahas setelah seluruh proses tanggap darurat tuntas.
Menteri Koordinator PMK, Pratikno, dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor BNPB Jakarta pada Kamis menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih memusatkan perhatian pada penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pembenahan akses distribusi bantuan.
“Kita fokus ke tanggap darurat. Setelah ini selesai, baru kita melangkah ke pemulihan,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh termasuk penelusuran ke wilayah hulu terkait penggunaan lahan dan kondisi kawasan hutan akan menjadi agenda pembahasan setelah fase darurat berakhir. Menurutnya, pola penelusuran masalah ini juga dilakukan pada bencana-bencana besar sebelumnya.
“Sebagaimana ketika banjir Jabodetabek, kita juga menyisir permasalahan sampai ke hulu—soal penggunaan lahan, hutan, waduk retensi, situ, dan aliran sungai,” kata Pratikno.
Isu Alih Fungsi Lahan Mencuat
Isu tersebut mengemuka setelah WALHI Sumatera Utara menilai bahwa rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, hingga Kota Sibolga tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi.
Viralnya temuan material kayu besar yang terseret arus Sungai Batang Toru dinilai sebagai indikasi adanya aktivitas manusia di kawasan hutan yang memengaruhi kondisi ekosistem.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana, menyebut bencana ini memiliki karakter sebagai bencana ekologis, sejalan dengan hasil kajian risiko bencana Sumatera Utara 2022–2026.
Dampak Bencana Meluas ke 13 Wilayah
Berdasarkan laporan sementara Pusdalops BNPB pada Kamis sore, banjir bandang dan tanah longsor dilaporkan meluas ke 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Wilayah terdampak tersebut meliputi: Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, serta beberapa kota lainnya.
Proses pendataan masih dilakukan petugas gabungan. Namun, sementara ini dilaporkan bahwa bencana tersebut telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, warga luka-luka, dan ribuan orang harus mengungsi.
