finnews.id – Pengawasan gizi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan sejak pemilihan bahan baku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu diungkapkan Ahli gizi Politeknik Kesehatan Aceh, Bgd H Alfridsyah.
“Pengawasan program MBG ini dimulai sejak pemulihan bahan baru, bukan setelah proses memasak. Pengawasan ini untuk memastikan gizi dalam program MBG ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Bgd H Alfridsyah, Kamis, 13 November 2025, dikutip Antara.
Menurutnya, pemerintah sudah menentukan standar gizi dalam program MBG di setiap SPPG. Begitu juga dengan panduan penyalurannya ke sekolah, diatur sesuai dengan ketentuan.
“Standar prosedur pemenuhan gizi program MBG ini sudah diatur sedemikian rupa. Ada ahli gizi yang mengawasi sejak bahan baku, proses memasaknya, hingga penanganannya setelah dimasak hingga distribusi ke sekolah,” katanya.
Gizi di Setiap Tingkatan Usia Berbeda-beda
Menurut dia, gizi setiap tingkatkan penerima manfaat berbeda-beda. Untuk taman kanak-kanak hingga kelas tiga sekolah dasar berbeda dengan kelas empat hingga sekolah menengah pertama. Begitu juga untuk pelajar sekolah menengah atas.
“Masing-masing tingkatan peserta didik penerima manfaat program MBG berbeda. Anak TK hingga kelas tiga SD sudah ditentukan berapa kalorinya. Begitu juga seterusnya, jumlah kalori ditentukan lewat bahan pangan,” katanya.
Terkait ahli gizi yang ditempatkan di setiap SPPG, menurut Alfridsyah, merupakan syarat wajib. Satu SPPG harus memiliki seorang ahli gizi. Jika tidak ada ahli gizi, sarjana teknologi pangan bisa menjadi alternatif.
“Untuk wilayah Aceh tidak masalah dengan ahli gizi. Di Aceh ada beberapa pendidikan tinggi yang memiliki program studi gizi untuk tingkat sarjana atau S1 yang siap ditempatkan di SPPG. Seperti Politeknik Kesehatan Aceh di bawah Kementerian Kesehatan RI meluluskan 300 sarjana gizi setiap tahunnya,” kata Alfridsyah.
