finnews.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa ahli waris keluarga yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional akan memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, termasuk tunjangan tahunan sebesar Rp57 juta.
Menurut Gus Ipul, bantuan tersebut bukan sekadar materi, melainkan bentuk penghormatan dan silaturahmi negara terhadap jasa para pahlawan bangsa.
“Ya ada dukungan, tapi ini bagian dari bentuk silaturahmi. Kalau dilihat nilainya memang tidak besar, tapi ini simbol penghargaan agar keluarga bisa terus membangun semangat juang dari para pahlawan,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menilai perjuangan para pahlawan dengan uang, melainkan menjaga tali silaturahmi antara negara dan keluarga penerusnya.
“Kita beri dukungan Rp57 juta per tahun. Nilainya mungkin tidak banyak, tapi mohon jangan dilihat dari besarnya angka, melainkan maknanya,” tambahnya.
Tunjangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa tunjangan berkelanjutan merupakan bentuk jaminan sosial dari pemerintah, mencakup:
- Tunjangan kesehatan: biaya akses ke fasilitas kesehatan, perawatan, dan obat-obatan.
- Tunjangan hidup: tambahan biaya hidup seperti pangan, sandang, dan kebutuhan gizi.
- Tunjangan perumahan: biaya pemeliharaan, renovasi, atau sewa rumah serta tagihan listrik dan air.
- Tunjangan pendidikan: bantuan biaya sekolah atau beasiswa bagi anak keluarga Pahlawan Nasional.
Besaran tunjangan tersebut ditetapkan sebesar Rp50 juta per tahun, sesuai Pasal 19 Perpres 78/2018.
Sesuai Pasal 7 dan 8 peraturan tersebut, tunjangan diberikan kepada janda atau duda Pahlawan Nasional, dan jika telah meninggal, maka diberikan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah.
Jika terdapat lebih dari satu anak, keluarga wajib menunjuk satu penerima tunjangan dengan surat persetujuan bersama.
Apabila seorang Pahlawan Nasional memiliki lebih dari satu istri, tunjangan diberikan secara merata kepada masing-masing. Namun, tunjangan dihentikan apabila semua ahli waris yang sah telah meninggal dunia.
Selain tunjangan uang tunai, negara juga memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, serta hak-hak lain yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 1964, di antaranya:
