Ups maaf, ini dinegara lain bukan disini. Negara kita relatif bersih dari praktek seperti itu. Ternyata memang benar. Underground ekonomi atau apapun namanya, potensi nya sangat besar. Sayang jika masih di simpan dirumah yang hampir 1 Tn, seperti kemarin itu.
Juve Zhang
Dekat rumah ada yg jualan pakaian Bekas impor Luar negeri..entah dari mana….sekilas saya lihat …oh my ghosh lusuh memudar ini pakaian sampah buangan jepang Korea….pantas mereka Beaya ongkir sampai Batam sanggup bayar….asal bisa keluar….ini jelas kwalitas kW 5….sudah lusuh memudar warna nya….masih dipajang….oh my ghosh begini kah negara kaya raya….sampah pun mau dibeli…..gak habis pikir kalau kita disebut negara kaya raya…..cuma malu kalau omong negara susah miskin….ini cermin pribadi kita….gimana usaha anda ???? Lumayan lah….arti sebenarnya mungkin lagi sepi nyungsep….bahasa mencerminkan budaya dan watak bangsa…. seharusnya jika negara miskin bilang saja kita negara miskin mari kita berantas koruptor tembak mati…. kriminal tembak mati…. Narko tembak mati….itu yang di harapkan rakyat ….kita miskin memang miskin….kita susah memang susah ….terima saja apa adanya…jangan pura pura Ekonomi Meroket…..Duit kita Banyak…..Essemka karya anak bangsa…..Duit triliunan di Saku….ini pribadi tidak mencerminkan pemimpin nyata ….ini cuma tukang halusinasi….. penyakit jiwa stadium 3….. wkwkwk…
Imam Subari
Apa relevansi teori ekonomi klasik Friedrick August von Hayek dengan kebijakan “underground economy” Presiden Prabowo? Menurut Hayek, kebijakan Prabowo yang berfokus pada penyitaan aset hasil korupsi dan penertiban ekspor impor illegal sejalan dengan semangat memperkuat rule of law, menegakkan sistem ekonomi yang adil tanpa merusak mekanisme pasar. Namun di sisi lain, Hayek mengingatkan, ketika negara mulai memegang kendali langsung atas alokasi umber daya ekonomi, potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Artinya, kalau kebijakan underground economy itu dikelola melalui intervensi pemerintah yang sangat kuat- misalnya lewat badan super power yang diberi kewenangan penyitaan, pengawasan atau pengendalian sektor informal, itu justru berbahaya. Intervensi tersebut akan membuka ruang otoritarianisme ekonomi, menciptakan ketergantungan ekonomi baru pada keputusan politik dan bukan pada mekanisme pasar. Kebijakan Presiden Prabowo menargetkan pendapatan tambahan dari underground economy, bisa memberi ruang fiskal besar bagi pembangunan. Namun, pendapatan ekstra bukan solusi jangka panjang. Fokus Presiden Prabowo selanjutnya harus beralih pada peningkatan produktivitas, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Negara sebaiknya mendorong sektor swasta dan UMKM dengan insentif pasar, bukan mengganti perannya. Dengan kata lain, pendapatan tambahan 100 T per tahun hanya boleh menjadi “bahan bakar” sementara, bukan mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
