finnews.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berharap pasukan stabilisasi internasional yang dikoordinasi oleh AS akan segera berada di Gaza, setelah dua tahun perang di wilayah tersebut antara Israel dan Hamas.
Pasukan multinasional tersebut—kemungkinan mencakup pasukan dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab. Ini merupakan bagian dari rencana pemerintahan pascaperang Trump untuk Gaza.
Rencana tersebut membantu menghasilkan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas pada 10 Oktober. Meski demikian, krisis kemanusiaan di Gaza belum mereda.
“Ini akan segera terjadi. Dan, Gaza berjalan dengan sangat baik,” kata Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih bersama para pemimpin Asia Tengah, Kamis, 6 November 2025, dikutip dari CNA.
“Anda belum banyak mendengar tentang masalah-masalah ini. Dan saya katakan, kami memiliki negara-negara yang telah mengajukan diri jika ada masalah dengan Hamas,” lanjutnya.
Pasukan Internasional Akan Melatih Polisi Palestina
Pasukan tersebut akan melatih dan mendukung polisi Palestina yang telah terverifikasi di Jalur Gaza, dengan dukungan dari Mesir dan Yordania.
Pasukan ini juga akan bertugas mengamankan wilayah perbatasan dan mencegah penyelundupan senjata ke Hamas, yang memicu konflik dengan serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Sebelumnya, AS telah mengedarkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB kepada negara-negara mitra yang bertujuan untuk memperkuat rencana Trump, termasuk dengan memberikan lampu hijau bagi pasukan internasional tersebut.
Utusan Washington untuk PBB, Mike Waltz, membagikan rancangan tersebut kepada 10 anggota Dewan Keamanan terpilih dan beberapa mitra regional – Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki – kata seorang juru bicara misi AS dalam sebuah pernyataan.
Dunia Internasional Menunggu Mandat DK PBB
Menurut sumber-sumber diplomatik, beberapa negara telah menunjukkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam pasukan tersebut.
Namun, negara-negara tersebut bersikeras menunggu mandat Dewan Keamanan PBB, sebelum benar-benar mengerahkan pasukan ke wilayah Palestina.
