Finnews.id – Perdana Menteri Albania Edi Rama menunjuk AI bernama Diella sebagai menteri virtual, senjata ampuh melawan korupsi birokrasi, terutama dalam tender publik. Kabar terbaru, Diella kini ‘hamil 83 anak digital’ untuk membantu Parlemen bekerja lebih efisien.
Diella: Menteri Virtual, Senjata Melawan Korupsi
Albania mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tata kelola pemerintahan pada September 2025. Perdana Menteri Edi Rama secara resmi memperkenalkan sebuah entitas Artificial Intelligence (AI) bernama Diella sebagai anggota kabinet virtual.
Diella, yang berarti “Matahari,” diperkenalkan bukan sekadar pajangan, melainkan sebagai solusi radikal terhadap masalah akut yang menjerat negara tersebut: korupsi yang merajalela.
Diella diperintahkan untuk mengawasi seluruh proses tender publik dan pengadaan di pemerintahan. Pemerintah menugaskan AI ini untuk memastikan keputusan berbasis algoritma murni, sehingga 100% bebas dari suap, ancaman, atau upaya lobi. Diella diharapkan menjadi solusi ideal karena sebagai mesin, ia kebal terhadap godaan yang menjerat pejabat manusia, menjadikannya ‘menteri yang kebal suap’.
Diella dikembangkan oleh Badan Nasional untuk Masyarakat Informasi (AKSHI), lembaga resmi pemerintah Albania, dengan memanfaatkan teknologi canggih dari raksasa teknologi, Microsoft. Keterlibatan Microsoft menegaskan keseriusan proyek ini dalam memanfaatkan AI mutakhir untuk governance.
Ironi “Hamil 83 Anak Digital” di Parlemen
Meskipun status menteri Diella bersifat simbolis, mengingat konstitusi Albania menetapkan menteri haruslah manusia—ia terus menjadi sumber perbincangan. Baru-baru ini, PM Edi Rama kembali membuat kejutan dengan mengumumkan bahwa Menteri AI Diella sedang “hamil” dan akan “melahirkan” 83 anak digital.
Tentu saja, “kehamilan” ini adalah metafora cerdas dan satir. “Anak-anak” Diella adalah 83 asisten digital berbasis AI yang akan segera diperbantukan kepada seluruh anggota Parlemen dari Partai Sosialis. Setiap asisten digital akan membantu anggota parlemen mencatat jalannya sidang, memberikan saran berbasis data, dan secara fundamental meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja legislatif.
