finnews.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik tegas langkah pemerintah yang represif atur harga beras. Pemerintah berniat mencabut izin pedagang beras yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurutnya langkah represif atur harga beras tersebt sebagai pendekatan “tangan besi” bukan solusi jangka panjang untuk menekan gejolak harga pangan.
“Kalau harga pasar naik, pemerintah punya instrumen lengkap untuk menurunkannya. Bapanas dan Bulog itu dibentuk untuk bergerak cepat ketika harga melonjak. Bukan malah ambil jalan pintas dengan menekan pedagang,” ujar Alex di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Pernyataan Alex ini menanggapi keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai kebijakan pengawasan harga beras belakangan terlalu ekstrem.
Jangan Panik Atur Harga Beras
Alex menyebut pemerintah semestinya melindungi kelompok rentan melalui subsidi dan penyaluran bantuan pangan, bukan menghukum pelaku usaha di pasar tradisional.
“Stok Bulog sekarang 3,8 juta ton. Pemerintah tidak perlu panik. Bantuan bisa langsung disalurkan ke kelompok sasaran tanpa menurunkan harga secara paksa. Apalagi panen raya awal 2026 sudah dekat,” jelasnya.
Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV menekankan bahwa stabilisasi harga sejatinya bergantung pada rantai pasok, bukan represi kebijakan.
“Yang harus dibenahi adalah distribusinya. Rantai pasok itu terlalu panjang sehingga biaya pengiriman tinggi. Itu yang membuat harga di kios terpaksa naik,” katanya.
Ia juga menyinggung praktik pembelian gabah oleh Bulog yang dilakukan tanpa seleksi kualitas.
“Membeli gabah apa adanya dari petani memang memerlukan kerja ekstra. Karena itu, Bulog harus bekerja lebih keras agar kualitas beras tetap terjaga,” tegasnya.
Solusi Bukan Menekan Pedagang
Di akhir pernyataannya, Alex meminta pemerintah mengubah pendekatan dari represif menjadi komprehensif.
“Stabilisasi harga tidak bisa ditempuh dengan menghukum pedagang kecil. Kuatkan distribusi, perbaiki logistik, pastikan keadilan. Dengan begitu rakyat bisa tetap beli beras dengan harga wajar tanpa mengorbankan pelaku pasar,” tutupnya.
