Indikator tersebut menunjukkan kemampuan bersaing Indonesia yang makin kuat, didukung inovasi, penguatan industri melalui hilirisasi, serta berkembangnya ekonomi jasa.Pertanyaannya apakah gen Z mampu menerima amanah memimpin dan mengawal transformasi besar-besaran menuju Indonesia Emas 2045? Harapannya mereka memiliki bekal menghadapi dinamika dan tantangan di masa mendatang. Bagaimana mengoptimalkan potensi gen Z menyongsong Indonesia Emas 2045?Pertama, mengoptimalkan bonus demografi. Sebagaimana studi BPS (2012), bonus demografi diproyeksikan terjadi dalam periode 2025 hingga 2030.Pada lima tahun ke depan itu, rasio jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun) terhadap usia produktif (15-65 tahun) mencapai titik terendah, yakni 0.44. Setelah tahun 2030, rasio ketergantungan itu berangsur naik mengikuti pertumbuhan demografi.
Implikasinya, potensi SDM usia produktif, khususnya gen Z harus disiapkan menjadi human capital yang berkualitas. Dalam konsep ekonomi, mereka bisa dibekali pendidikan dan ragam ketrampilan yang match dengan lapangan kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Upaya pengembangan human capital ini harus berkelanjutan mengisi kebutuhan sektor ekonomi secara inklusif agar berdampak kepada kesejahteraan dan menekan kesenjangan, sebagaimana sasaran Indonesia Emas 2045.
Kedua, peningkatan peran gen Z dalam pembangunan. Pendidikan atau ketrampilan yang diterima gen Z belum cukup untuk memberikan pengaruh kepada akselerasi pembangunan. Mereka perlu diberi ruang agar aspirasinya dipertimbangkan, karena merekalah subyek estafet pembangunan hingga tahun 2045 atau setelahnya.
Menurut Lembaga Mckinsey, Gen Z digambarkan sebagai sangat inklusif, sangat menghargai perbedaan pandangan terhadap isyu tertentu, kurang mempertimbangkan status sosial ekonomi (conscious unbossing). Mereka mengandalkan pemikiran disruptive untuk menyelesaikan masalah sebagaimana kehidupan bisnis dan entrepreneurship.
Pemikiran kritis gen Z telah mencapai level kepada kebutuhan perubahan institusional. Kesadaran yang tinggi terhadap isu kesenjangan sosial dan ekonomi, dan teraktualisasi dalam demontrasi belakangan ini, menunjukkan sistem kelembagaan yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah. Karena itu sangat dipahami, mereka menuntut reformasi di berbagai institusi terutama parpol atau DPR.
